Profil Hendrar Prihadi, Ketua LKPP yang Disebut Jadi Bakal Cagub DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) di Istana Negara, Senin (10/10/2022) hari ini.

Hendrar Prihadi sebelumnya merupakan Wali Kota Semarang selama dua periode.

Pria yang akrab disapa Hendi itu juga dikenal publik sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Hendi mengawali karier politiknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (DPRD Jateng) periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 2 (Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara).

Dia lalu terpilih sebagai Wakil Wali kota Semarang berpasangan dengan Soemarmo HS pada 2010.

Pada 2013, Hendi dilantik sebagai wali kota Semarang menggantikan Soemarmo HS yang dinonaktifkan karena terlibat kasus korupsi.

Hendi kembali maju menjadi Wali kota Semarang periode 2016-2021 berpasangan dengan Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Dalam pilkada kali ini, ia didukung oleh Partai Demokrat, PPP, Nasdem dan PDI-P.

Diusulkan jadi cagub DKI Jakarta

Hendi menjadi salah satu kader yang disebut-sebut akan dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, ada tiga nama yang muncul sebagai kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2024.

Mereka adalah Menteri Sosial yang juga merupakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma), Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi), serta Menteri PAN-RB yang merupakan mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

"Ya kemarin ada yang mengusulkan Bu Risma, ada yang mengusulkan Pak Hendi, ada yang mengusulkan Pak Anas Ini kan kepala daerah-kepala daerah yang muncul dari bawah," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta pada 22 September.

Hasto mengatakan, mereka telah dilatih dan digembleng oleh partai untuk menjadi kepala daerah yang bagus. Salah satu proses penggemblengannya, dilakukan di Sekolah Partai PDI-P.

Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan, PDI-P memiliki perbedaan tata cara dalam memilih calon gubernur dan calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Terkait pencapresan, calonnya akan ditentukan oleh Megawati. Sedangkan terkait calon gubernur, hal itu akan ditentukan rakyat.

"(Kalau) Gubernur DKI, yang tentuin rakyat, karena harus dipilih rakyat," terangnya.