Salin Artikel

PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR menjelaskan alasan pihaknya mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tragedi Kanjuruhan.

Anggota Fraksi PKB DPR Heru Widodo mengungkapkan, pihaknya mengusulkan pembentukan  Pansus ini agar penanganan tragedi Kanjuruhan menjadi jelas.

"Kami mengusulkan pembentukan pansus, jadi jelas penanganannya, siapa yang harus bertanggung jawab," kata Heru dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Heru mengatakan, sejauh ini pihaknya telah mencatat siapa saja pihak yang terlibat tragedi Kanjuruhan. Mereka di antaranya pihak penyelenggara, PSSI, Kemenpora, dan aparat kepolisian.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khadafi berharap, pansus ini dapat melibatkan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya, yakni Komisi III.

Pasalnya, Komisi IlI merupakan mitra kepolisian, yang dinilai terlibat dalam tragedi ini.

"Dengan kolaborasi Komisi X dan juga Komisi III karena menyangkut mitra dari Komisi III yaitu kepolisian, maka akan semakin mudah dan terang benderang dalam penyelesaian siapa yang bertanggung jawab berkenaan dengan tragedi yang terjadi di Kanjuruhan," terang Khadafi.

Ia pun berharap, hasil penelusuran pansus nantinya dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang ingin mengetahui dengan jelas kronologi peristiwa tersebut, dan siapa saja yang bertanggungjawab di dalamnya.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi PKB DPR mengusulkan pembentukan Pansus DPR untuk mengusut Tragedi Kanjuruhan.

“Saya telah memerintahkan FPKB mengusulkan pembentukan Pansus DPR RI Tragedi Kanjuruhan, dengan menjadikan Komisi X yang menangani keolahragaan menjadi leading sektornya,” kata Anggota FPKB DPR M. Hasanuddin Wahid dalam keterangannya, Senin.

Pria yang akrab disapa Cak Udin itu menyatakan, Pansus Tragedi Kanjuruhan dinilainya sangat penting agar tragedi itu dapat menemui titik terang dan segera diselesaikan secara komprehensif.

“Bukan saja untuk mempercepat penyelesaian tragedi Kanjuruhan, siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa Kanjuruhan,” terangnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB itu menambahkan, Pansus juga diharapkan menjadi perantara memperjuangkan hak seluruh korban Tragedi Kanjuruhan.

Pansus, kata dia, dibentuk agar ratusan suporter yang menjadi korban, baik korban meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka dan sedang dirawat di RS di Malang mendapatkan perhatian yang pantas sesuai harkat dan martabatnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/19282341/pkb-ungkap-alasan-usul-pembentukan-pansus-tragedi-kanjuruhan-agar-jelas

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke