Salin Artikel

Nasdem Deklarasikan Anies 1 Bulan Lebih Cepat, Surya Paloh: Lihat Cahaya Bulan Bintang

Diketahui, Nasdem awalnya baru akan mengumumkan nama capres dan koalisi pada November 2022 mendatang.

"Kenapa ada percepatan yang didengar 10 November, kenapa jadi hari ini? Saya melihat hari ini jauh lebih hari baik. Sederhana, lihat cahaya bulan bintang. Hari-hari baik," ujar Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Surya Paloh membeberkan, Nasdem tidak memiliki banyak birokrasi dalam mengambil sebuah keputusan.

Menurutnya, yang dilakukan adalah bermusyawarah dengan elite Nasdem yang lain untuk menentukan tanggal dari deklarasi Capres 2024. Hasilnya, ditemukan lah tanggal 3 Oktober 2022.

"Hari baik tanggal 3 Oktober, cocok. Jam berapa katanya? Ada yang bilang jam 1, ada yang bilang jam 10. Ya jam 10 saja. Ini yang sebenarnya," ujar Surya Paloh.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut, pihaknya bakal mengumumkan satu nama calon presiden (capres) yang akan diusung untuk Pilpres 2024 pada bulan November 2022.

Selain capres, Nasdem juga akan mengumumkan koalisi yang mereka bentuk untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Nasdem masih time limit November, kita punya satu nama dan paket koalisi," ujar Willy saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).

Willy mengatakan, partai Nasdem masih dinamis perihal koalisi.

Saat ini, partai yang paling memungkinkan untuk berkoalisi dengan Nasdem adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Masih bisa kocok ulang. Goyang dumang juga masih bisa. Teman-teman jangan khawatir, ini masih dinamis," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/11585511/nasdem-deklarasikan-anies-1-bulan-lebih-cepat-surya-paloh-lihat-cahaya-bulan

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke