PDI-P Tak Akan Tertibkan Kader yang Gagas Pembentukan Dewan Kolonel Puan Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku, partainya tak akan menertibkan kader yang membentuk forum Dewan Kolonel yang mendukung Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebagai calon presiden mendatang.

Forum itu diketahui dibentuk oleh sejumlah anggota Fraksi PDI-P di DPR. Menurut Hasto, tidak diambilnya sikap tegas itu lantaran struktur Dewan Kolonel tidak dikenal di dalam struktur PDI-P.

"Ya karena tidak ada, gimana mau dibelokkan, mau diluruskan. Jadi sikap partai sangat jelas," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Meski demikian, Hasto mengaku, telah berbicara dengan pimpinan fraksi PDI-P di Senayan, yakni Utut Adianto agar mengingatkan para anggota Fraksi PDI-P di DPR untuk kembali menjalankan tugasnya.

Ia menegaskan bahwa fraksi memiliki tugas sebagai kepanjangan tangan partai di DPR untuk memperjuangan ideologi dan platform organisasi. Secara umum, Fraksi PDI-P di DPR bertugas menjalankan fungsi legislasi, anggaran hingga pengawasan.

"Jadi tidak ada yang namanya Dewan Kolonel. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) partai," jelasnya.

Lebih jauh, Hasto mengingatkan pesan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya untuk tidak terburu-buru berbicara tentang pencapresan. Selain itu, ia menegaskan bahwa keputusan akhir soal pencapresan berada di tangan Megawati.

"Diingatkan oleh ibu ketua umum bahwa berpolitik itu harus melihat konteks, konteks yang saya ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat," pungkasnya.

Diketahui, sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR membentuk Dewan Kolonel dalam rangka mendukung Puan Maharani maju sebagai capres.

Salah satu pencetus Dewan Kolonel, Johan Budi, mengatakan bahwa kelompok ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu untuk Puan dalam menghadapi Pilpres 2024.

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Menurut Budi, pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada kaitannya dengan DPP PDI-P.

Namun, ia mengatakan bahwa terbentuknya Dewan Kolonel merupakan keinginan sekelompok anggota Fraksi PDI-P.

Di sisi lain, Budi menegaskan bahwa kelompok ini tetap menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Tentu kita masih nunggu keputusan ibu ketua umum siapa yang (dipilih). Tapi, kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," jelasnya.