Menteri Bahlil Klaim Perusahaan dari 6 Negara Minat Investasi di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim, sejauh ini sudah ada sejumlah perusahaan dari enam negara yang ingin berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Yang akan masuk (berinvestasi) itu adalah Uni Emirat Arab, kemudian China, Korea (Selatan), Jepang, kemudian Eropa, Taiwan, sudah 6," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Bahlil tidak menjabarkan secara detil perusahaan-perusahaan mana yang berkomitmen untuk ambil bagian dalam pembangunan IKN.

Namun, ia mencontohkan beberapa perusahaan antara lain LG dari Korea Selatan serta Foxconn dari Taiwan.

Bahlil menyebutkan, jumlah perusahaan itu dapat bertambah lagi bila kunjungannya ke Eropa pada akhir bulan ini membuahkan hasil.

"Tunggu saya berangkat lagi nanti ke Eropa di akhir bulan ini baru bisa mendapatkan progress baru atau Pak Luhut balik dari Amerika pasti ada perkembangan terbaru," kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil pernah menyatakan, biaya pembangunan IKN tidak akan sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di mana negara hanya akan membiayai 20 persen dari total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN.

Kemudian, 80 persennya sisanya akan didanai dengan mengoptimalkan pendanaan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), hingga mendorong swasta ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN.

"Pembangunan IKN ini tidak semuanya lewat APBN. Kalau tidak salah maksimal 20 persen dari total pendanaan IKN ini oleh APBN, sisanya lewat swasta," ungkap dia, Kamis (8/9/2022).

Pembangunan IKN merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah. Beberapa proyek di IKN pun masuk dalam daftar investasi prioritas dan ditargetkan selesai 2024, terutama fasilitas komersial dan esensial.

Merujuk materi Sosialisasi Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara, terdapat proyek yang masuk prioritas selesai 2024 untuk ditawarkan ke pihak swasta.

Proyek investasi prioritas itu berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang meliputi rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa (BUMN), mixed-use dan komersial niaga, serta fasilitas hunian.