Saling Serang Demokrat-PDIP Setelah SBY Turun Gunung Cium Aroma Rekayasa Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang dugaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang bakal diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil memicu polemik.

SBY menyatakan mempunyai informasi terkait dugaan rekayasa itu.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.

Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.

PDI Perjuangan bereaksi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) langsung bereaksi terhadap pernyataan SBY yang menyatakan ada tanda-tanda Pilpres 2024 bakal digelar secara tidak jujur dan adil.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan Pemilu 2009 yang digelar di masa SBY dinilai sarat kecurangan.

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak, dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).

Hasto meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya.

Hasto mengatakan, pada era kepemimpinan SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang bersifat masif.

"Salah satu buktinya ada di Pacitan, Jawa Timur," kata dia.

"Ada yang bisa menunjukan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi," ucap Hasto.

Hasto menyebut, puncak liberalisasi bisa terlihat dari sektor-sektor pertanian saat SBY berkuasa.

"Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi zaman pak SBY," kata Hasto

Hasto menilai, apa yang dilakukan SBY sebagai liberalisasi politik terbukti dari kenaikan perolehan suara partai Demokrat. Demokrat disebut memperoleh kenaikan jumlah suara sebesar 300 persen pada Pemilu 2009.

"(Tapi) pasca-Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya bubble kemudian mengempis atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan," kata Hasto.

Selain itu, Hasto menyinggung saat SBY terpilih pada tahun 2004. Sebab saat itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum dijabat Anas Urbaningrum yang masuk Partai Demokrat setahun setelah Pemilu 2004 digelar.

"Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang harusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat," kata petinggi PDI-P ini.

Hasto mengatakan, PDI-P siap untuk merespons apa yang dituduhkan oleh SBY terhadap Jokowi.

"Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY," imbuh Hasto.

"Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat, jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi," sambung dia.

Hasto juga meminta SBY tak menuding adanya kecurangan di Pemilu 2024, lantaran dirinya tak bisa mencalonkan putranya yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu," tutur Hasto.

Hasto juga menyarankan supaya SBY menempuh jalur hukum ketimbang melontarkan pernyataan yang memicu perdebatan.

"Semua akan fair kalau dilakukan dengan baik melalui jalur hukum daripada membuat pernyataan politik yang cenderung menfitnah Bapak Presiden Jokowi,” ujar Hasto

Hasto berharap, SBY memiliki sikap kenegarawan dengan melaporkan apa yang telah disampaikan dalam Rapimnas Partai Demokrat terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal itu, kata Hasto, bisa dilakukan dengan melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada aparat penegak hukum atau lembaga penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hasto pun meminta, SBY tidak perlu curiga dan khawatir berlebihan terkait adanya upaya mengatur jumlah pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilu mendatang.

Kendati demikian, Sekjen PDIP itu memahami adanya kekhawatiran anaknya, AHY tidak bisa bisa berlaga di Pilpres 2024. Namun, kata Hasto, mekanisme pemilu mendatang telah diatur yakni melalui ambang batas atau presidential threshold.

“Kita bisa memahami bagaimana seorang mendorong anaknya, tetapi harus melihat mekanisme konstitusional yang ada bahwa ketentuan presidential threshold itu merupakan ketentuan yang sah secara kontitusi tidak boleh diganggu gugat karena sudah berulang kali dilakukan judicial review," papar Hasto.

"Kemudian MK menetapkan betapa pentingnya presidential threshold untuk memastikan agar pemerintahan berjalan efektif, memiliki basis yang kuat dan stabilitas politik,” ucap Hasto.

Partai Demokrat bantah Hasto

Partai Demokrat langsung menyampaikan bantahan terkait tudingan kecurangan pada Pemilu 2009.

“Tidak ada itu hasil daftar pemilih tetap (DPT) 2009 bermasalah, ataupun hasil pemilu yang dimanipulasi. Janganlah mengada-ada Bang Hasto,” tutur Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

Menurut Herzaky, jumlah suara Partai Demokrat pada Pemilu 2009 meningkat tiga kali lipat karena prestasi SBY yang dirasakan masyarakat.

“Pengangguran semakin sedikit, gaji PNS termasuk guru, dan TNI-Polri hampir tiap tahun meningkat. Daya beli masyarakat tinggi, pendapatan per kapita meningkat drastis, dan keuangan negara stabil,” paparnya.

Herzaky juga menyinggung di era SBY demokrasi berjalan dengan baik dan polarisasi tak terjadi.

“Oposisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi apalagi dikriminalisasi,” katanya.

“Ya, makanya wajar saja suara Demokrat tahun 2009 meningkat drastis,” ujar Herzaky melanjutkan.

Herzaky turut menyinggung adanya kasus korupsi yang melibatkan salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019.

“Kan salah satu pelakunya kader partainya Bang Hasto, Harun Masiku, yang sudah buron 1.000 hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009,” katanya.

Herzaky menegaskan komentar SBY merupakan sesuatu yang wajar disampaikan sebagai seorang negarawan.

“Wajar saja beliau mengingatkan agar para elit politik tidak berupaya mengamputasi harapan rakyat. Apalagi, dengan cara-cara yang tidak demokratis dan menyalahgunakan kekuasaan,” ujarnya.

Herzaky juga meminta pernyataan SBY tidak perlu ditanggapi secara reaktif.

“Tidak perlu terlalu reaktif, apalagi mengumbar hoaks dan fitnah. Kecuali, kalau memang merasa skenario jahatnya ketahuan,” papar Herzaky

(Penulis : Ardito Ramadhan, Singgih Wiryono, Irfan Kamil, Tatang Guritno | Editor : Icha Rastika, Bagus Santosa, Irfan Maullana, Novianti Setuningsih)