Soal Wacana Jadi Cawapres, Jokowi: Kalau Enggak dari Saya, Enggak Mau Saya Nerangin...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mempertanyakan soal asal-usul wacana yang menyebutkan dirinya berpeluang maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Saat dimintai tanggapan, presiden menegaskan bahwa dia enggan memberikan penjelasan apabila wacana itu bukan berasal dari dirinya.

"Ini muncul lagi jadi wapres (cawapres). Itu dari siapa? Kalau dari saya, akan saya terangkan. Kalau enggak dari saya, saya enggak mau saya nerangin," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jumat (16/9/2022).

Presiden pun menegaskan bahwa sejak awal muncul berbagai wacana soal kepemimpinan sudah dijawabnya secara tegas.

Dia pun menegaskan berbagai wacana yang ada bukan berasal dari dirinya.

"Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyiapkan bukan saya loh ya. Urusan tiga periode sudah saya jawab, begitu itu sudah dijawab muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab," tutur Jokowi.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini wacana Jokowi kembali maju pada Pilpres 2024 kembali mengemuka.

Namun, kali ini, Jokowi diwacanakan maju sebagai cawapres lantaran sudah menjadi Presiden Indonesia selama dua periode.

Isu ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Dia menyebut Jokowi bisa saja menjadi Wakil Presiden pada 2024.

"Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres, ya sangat bisa. Tapi, syaratnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol," kata Pacul saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).

Menurut dia, tidak ada aturan yang melarang Jokowi maju sebagai cawapres. Apalagi masa jabatan Jokowi sebagai Presiden akan berakhir di tahun 2024.

Sementara itu, peneliti ahli utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai, besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan jika Jokowi menjadi wapres mendatang.

Sebab, Jokowi telah menjabat sebagai presiden dua periode atau sepuluh tahun lamanya.

Membuka peluang Jokowi sebagai cawapres berarti memberikan kesempatan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk menjabat lebih lama lagi di pucuk pemerintahan.

"Saya kira besar (potensi penyalahgunaan kekuasaan). Sepuluh tahun (pemerintahan Jokowi) saja situasinya sudah seperti ini, banyak abuse of power, banyak keanehan, banyak ketidakadilan dari sisi hukum, banyak oligarki," kata Firman kepada Kompas.com, Rabu (14/8/2022).

Firman mengatakan, kekuasaan yang berkepanjangan tidak akan berdampak baik. Sebaliknya, dia mengingatkan tentang sempalan dalil Lord Acton, power tends to corrupt atau kekuasaan yang cenderung korup.

Dengan demikian, diharapkan ada figur baru, bukan muka lama yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024.