Hadapi Krisis Global, Menko Airlangga Perkuat Kebijakan Industri Pangan

“Dinamika global tersebut turut berdampak pada stabilitas perekonomian nasional, sehingga penguatan dan kalkulasi terkait upaya memperkuat kinerja berbagai sektor perekonomian perlu dilakukan,” ungkap Menko Airlangga, dikutip dariekon.go.id, Rabu (14/9/2022).

Hal tersebut dikatakan oleh Menko Airlangga saat hadir secara virtual dalam acara Diskusi Ekonomi Berdikari Kompas dengan tema Ketahanan Pangan Kunci Hadapi Potensi Krisis Global, Selasa (13/9/2022).

Ia menilai, salah satu sektor kunci dalam menghadapi terpaan krisis global adalah industri pangan. Sebab, ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menko Airlangga mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk mendorong ketahanan pangan melalui berbagai pembauran strategi dan kebijakan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat atau food soveregnity yang mandiri atau food resilience.

”Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional,” jelas Menko Airlangga.

Dalam aspek kelembagaan, Menko Airlangga mengatakan, banyak upaya telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan membentuk Badan Pangan Nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021.

“Dalam Perpres tersebut Badan Pangan Nasional diberikan kewenangan mengelola cadangan pangan, melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, menguatkan sistem logistik pangan, mengentaskan wilayah rentan rawan pangan, serta mengembangkan penganekaragaman pangan dan potensi pangan lokal,” paparnya.

Oleh karena itu, guna memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), diterbitkan kebijakan pembelian gabah atau beras petani oleh Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) hingga stok CBP mencapai 1,2 juta ton setara beras.

“Penugasan ini ditujukan untuk memperluas kapasitas Perum BULOG dalam menyerap produksi petani pada musim gadu tahun 2022 sekaligus mencegah jatuhnya harga di tingkat petani,” kata Menko Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengatakan, pemerintah juga melakukan diversifikasi pangan lokal dengan meningkatkan produksi jagung, sorgum, sagu, dan singkong.

“Adapun diversifikasi pangan tersebut melalui perluasan lahan dan pembukaan area baru dalam rangka peningkatan produksi sebagai alternatif bahan pangan impor,” jelasnya.

Sedangkan dari sisi pembiayaan, kata dia, pemerintah telah menyediakan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh para pelaku sektor pertanian dengan bunga sebesar tiga persen hingga akhir 2022.

Selain itu, plafon kredit KUR pada 2022 juga ditingkatkan hingga Rp 373,17 triliun. Kemudian, plafon KUR Mikro atau tanpa agunan tambahan yang sebelumnya Rp 10-50 juta kini menjadi Rp 10-100 juta.

“Pemerintah telah meningkatkan plafon KUR menjadi sebesar Rp 373,17 triliun pada 2022, sehingga pemerintah daerah (Pemda) atau kementerian bisa menggunakan dengan baik untuk pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) maupun korporatisasi daripada pertanian,” katanya.

Ketersediaan pupuk bersubsidi

Selain berbicara mengenai pembiayaan keberlangsungan pertanian, Menko Airlangga juga menyinggung masalah ketersediaan pupuk bersubsidi.

Ia mengatakan, pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan membatasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk sembilan komoditas utama.

Sembilan komoditas utama itu, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao.

“Untuk sembilan komoditas tersebut telah diberikan kebijakan pembatasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk urea serta nitrogen, fosfor, dan kalium (NPK),” ucapnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah mengembangkan berbagai kawasan sentra mandiri pangan berbasis korporasi petani untuk meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi produksi pertanian.

Program tersebut adalah Food Estate yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua.

Ada pula program Closed Loop yang telah dikembangkan di Sukabumi, Garut, dan Sikka.