Bawaslu Nilai KPU Tak Langgar Administrasi Pendaftaran Pemilu soal Laporan Partai Kedaulatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dilaporkan Partai Kedaulatan.

Sebelumnya, KPU RI dilaporkan ke Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran administrasi di balik tidak lolosnya Partai Kedaulatan dalam tahap pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024, dalam laporan nomor 014/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022.

Putusan itu diambil berdasarkan rapat pleno Bawaslu RI yang diikuti para komisioner sebagai majelis pemeriksa, dan dibacakan secara terbuka dalam sidang putusan hari ini, Selasa (13/8/2022).

“Mengadili: menyatakan Terlapor (KPU RI) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu,” kata anggota Bawaslu, Puadi, selaku Ketua Majelis Pemeriksa dalam sidang putusan, disusul ketukan palu.

Sebelum sidang putusan, rangkaian persidangan telah berlangsung dengan agenda mendengar keterangan Partai Kedaulatan, KPU RI, saksi, dan ahli, serta pembuktian dan penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak.

Ada 3 dalil yang diajukan Partai Kedaulatan. Pertama, KPU dinilai tidak cermat dan teliti memeriksa seluruh kelengkapan data dan tidak memberi kesempatan pelapor mengajukan pendaftaran secara fisik.

Kedua, KPU dianggap mewajibkan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) sebagai syarat pendaftaran calon peserta Pemilu 2024.

Ketiga, KPU dipertanyakan karena tidak menerbitkan berita acara bagi partai yang tidak lengkap berkas pendaftarannya, melainkan hanya tanda pengembalian.

Dalam sidang pembacaan putusan, majelis pemeriksa Bawaslu RI tak mengabulkan semua dalil itu.

"Majelis menilai dalil para Pelapor yang mengatakan adanya (keharusan) tindakan Terlapor menerbitkan berita acara bagi parpol yang dinyatakan tidak lulus pendaftaran sebagai peserta pemilu merupakan dalil yang tidak berdasar," kata anggota majelis, Herwyn Malonda.

Bawaslu juga membeberkan bahwa KPU tidak menjadikan Sipol satu-satunya persyaratan pendaftaran. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 memberikan kesempatan lebih kepada partai politik calon peserta pemilu untuk dapat mengajukan dokumen fisik selain melalui Sipol.

"Demikian juga berlaku pada Partai Kedaulatan. Hal ini dibuktikan dnegan diberikannya kesempatan kepada Partai Kedaulatan dengan hanya memberikan dokumen fisik dan soft copy," ujar Herwyn.

Bukti-bukti yang ada juga mengungkapkan bahwa berkas pendaftaran Partai Kedaulatan sudah diperiksa secara lengkap, melibatkan KPU dan petugas dari partai tersebut.

Fakta-fakta persidangan tidak membuktikan adanya ketidakcermatan KPU dalam memeriksa dokumen persyaratan pendaftaran Partai Kedaulatan.

"Dan dokumen pendaftarannya dinyatakan tidak lengkap sebagaimana tertuang dalam Form Model Pengembalian Pendaftaran Parpol Tertanggal 16 Agustus 2022," kata Herwyn.

"Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis menilai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.