Salin Artikel

Kritik Data Bocor, Nurul Arifin: Masa Kominfo Sebulan 3 Kali Kebobolan, Memalukan!

Nurul menyebut, ada tiga kasus besar kebocoran data yang terjadi baru-baru ini.

"Bocor 1,3 miliar data kartu SIM bocor di forum online breach dari akun bernama Bjorka. Pelaku yang sama juga dengan dugaan kebocoran 26 juta data pelanggan Indihome pada 21 Agustus 2022. Kemudian yang terakhir 17 juta pelanggan PLN diperjualbelikan di situs online," ujar Nurul di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Nurul mempertanyakan mengapa kebocoran data ini bisa terjadi kepada Menkominfo Johnny G Plate yang juga hadir dalam rapat. Dia heran kenapa bisa Kominfo kebobolan terus.

Selain itu, Nurul curiga ada orang dalam di balik pembobolan data Kominfo.

"Saya tidak tahu orang dalamnya yang terkait penyelenggara sistem elektronik, seperti SIM-nya bocor. Ini sebetulnya kan bisa diidentifikasi dari mana," kata dia.

"Ini memalukan, Pak. Masa Kominfo sebulan 3 kali kebocoran dengan data yang besar-besar angkanya," ucap Nurul.

Selanjutnya, Nurul menuntut penjelasan mengenai 1,3 miliar data SIM card yang bocor. Menurut dia, hingga saat ini belum diputuskan sistem elektronik mana yang terdampak.

Nurul juga menyinggung kunjungannya ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) baru-baru ini.

Terkait dengan kebocoran data yang terjadi, BSSN sudah berkoordinasi dengan Computer Security Incident Respons Team (C-SIRT) Kominfo.

BSSN dan tim C-SIRT Kominfo melakukan investigasi awal terkait dengan struktur data pada insiden kebocoran data SIM Card.

"Di mana hasil analisis bahwa hanya sebagian field data yang sesuai dengan data provider yang tersimpan pada Kemkominfo. Saya minta penjelasan, kalau bapak geleng-geleng, saya minta penjelasan," kata dia.

Indonesia kembali digemparkan kasus kebocoran data. Kali ini, data 1,3 miliar nomor telepon seluler di Indonesia yang diduga bocor dan dijual di sebuah forum online "Breached Forums".

Dugaan kebocoran data tersebut terungkap dari unggahan seorang anggota forum Breached, Bjorka pada 31 Agustus 2022.

Unggahan diawali dengan logo Kementerian Kominfo dan narasi kewajiban registrasi kartu SIM prabayar di Indonesia yang dimulai pada 31 Oktober 2017.

Bjorka kemudian mengeklaim memiliki data 1.304.401.300 nomor ponsel pengguna di Indonesia.

Data tersebut berisi nomor seluler kartu prabayar disertai dengan identitas penggunanya, berupa NIK (nomor induk kependudukan), informasi nama operator seluler, serta tanggal registrasi nomor HP terkait.

Data sensitif tersebut dibanderol senilai 50.000 dollar AS (sekitar Rp 745 juta) dengan transaksi dalam bentuk bitcoin atau ethereum.

Sang hacker menyebut, bocoran data tersebut disimpan dalam file berukuran 18 GB (compressed) atau 87 GB (uncompressed).

Untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel nomor HP dari lima operator seluler di Indonesia yang bisa diunduh bebas.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/13092301/kritik-data-bocor-nurul-arifin-masa-kominfo-sebulan-3-kali-kebobolan

Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke