Salin Artikel

KSPI Desak DPR Bentuk Panitia Khusus Tolak Kenaikan Harga BBM

Hal tersebut disampaikan Said Iqbal usai melakukan demonstrasi menolak kenaikan BBM di depan gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

"Bentuk panja atau pansus DPR, gunakan hak interpelasi, hak angket, itu hak DPR, jangan basa-basi dengan retorika di media," kata Said Iqbal.

Kemudian, Said Iqbal mengancam apabila DPR tidak menggubris usulan mereka, ada ribuan massa buruh yang siap melakukan aksi sepanjang sisa tahun 2022.

Kaum buruh, kata Said Iqbal, akan melakukan aksi di berbagai daerah setiap hari Kamis dan akan menggelar aksi mogok nasional jika usulan pembentukan pansus tidak terlaksana.

"Kami tunggu sampai Desember 2022, aksi kami akan jalankan terus," ucap Said Iqbal.

"Setiap hari kamis, aksi akan bergelombang sampai Desember. Puncaknya, pada awal Desember atau akhir November, mogok nasional diikuti 5 juta buruh, stop produksi, semua keluar dari produksi," katanya lagi.

Aksi yang diklaim diikuti oleh 2.000 buruh itu kemudian bubar sekitar pukul 14.30 tanpa adanya tanggapan dari anggota DPR RI.

Said Iqbal menyebut bahwa sikap anggota DPR RI yang tidak menerima aksi mereka sebagai sikap penakut.

"Sampai siang ini mereka tidak keluar, nampaknya mereka takut untuk membentuk panja atau pansus," ujar Iqbal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuat keputusan menaikkan harga atau mengalihkan subsidi BBM.

Jokowi menyebut kenaikan harga BBM ini merupakan pilihan terkahir yang bisa diambil oleh pemerintah dalam situasi yang sulit akibat gejolak harga minyak dunia.

"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terkahir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," kata Jokowi dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022).

Berikut rincian kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah:

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/06/17541551/kspi-desak-dpr-bentuk-panitia-khusus-tolak-kenaikan-harga-bbm

Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke