PAN Harap Pemberhentian Suharso Tak Ganggu Hubungan PPP dengan KIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi berharap konflik internal yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera selesai. PPP merupakan rekan PAN di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Diketahui, Suharso Monoarfa diberhentikan dari kursi Ketua Umum (Ketum) PPP. Posisi Suharso kini digantikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono.

"Dan kondisi ini semoga tidak berpengaruh signifikan terhadap eksistensi dan kekompakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). KIB akan terus berkonsolidasi menyongsong persiapan Pilpres 2024," ujar Viva saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (5/9/2022).

Viva menegaskan PAN tidak akan ikut campur atas dinamika dan masalah rumah tangga di PPP, termasuk di partai politik lain. Sebab, PAN memiliki sikap untuk menjaga fatsun politik.

"PAN dan PPP memiliki hubungan yang baik, dekat, satu visi dan satu gerakan dalam perjuangan membangun masa depan Indonesia. Apalagi sekarang bersatu di KIB," tuturnya.

Sebelumnya, Suharso diberhentikan dari Ketum PPP. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan PPP, Usman M Tokan.

“Ya betul (telah dicopot),” ucap Usman pada Kompas.com, Senin (5/9/2022).

Melalui keterangannya, Usman menjelaskan bahwa pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melayangkan surat pemberhentian ketiga untuk Suharso pada 30 Agustus 2022.

Dalam penjelasannya, pimpinan majelis berkesimpulan bahwa telah terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Suharso Monoarfa secara pribadi dengan masyarakat Indonesia, yang merupakan pemilih dan simpatisan PPP, atau boleh dikatakan umat yang sayang dan peduli pada eksistensi dan marwah PPP sebagai wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia.

Kemudian, tiga pimpinan majelis meminta pendapat hukum dari mahkamah partai apakah langkah tersebut telah sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP.

“Serta meminta pengurus harian DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan pelaksana tugas ketua umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut,” paparnya.

Usman menyampaikan, pada Jumat (2/9/2022) dan Sabtu (3/9/2022) di Bogor, mahkamah partai sepakat dengan usulan pimpinan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso sebagai Ketua Umum PPP masa jabatan 2020-2025.

Proses tersebut berlanjut dengan diadakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten yang diikuti pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, banom, serta pimpinan DPP PPP.

“Menghasilkan ketetapan memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dan mengukuhkan H. Muhammad Mardiono sebagai Plt (pelaksana tugas) Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020-2025,” katanya.

Sementara itu, belum ada pernyataan dari pihak Suharso terkait hal ini.