Salin Artikel

Menurut Risma, Penyaluran BLT Pengalihan Subsidi BBM Terbanyak di Jawa Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penerima bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subdisi BBM paling banyak.

Menurut dia, hal itu disebabkan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak.

"Yang jelas Jawa Barat kayaknya, ya yang Jawa Barat yang terima paling besar. Penduduknya juga besar," ujar Risma di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022).

Risma menegaskan, BLT pengalihan subdisi BBM itu akan diberikan total sebesar Rp 600.000,- per penerima.

Penyalurannya akan dibagi dalam dua termin pembayaran melalui PT Pos Indonesia.

Masing-masing akan diserahkan sebesar Rp 300.000,-.

Riska melanjutkan, BLT BBM bersubdisi akan disalurkan per 1 September 2022.

Penyaluran itu akan bersamaan dengan pemberian bansos rutin untuk masyarakat.

"Ya, saya kalau siapkan sekarang sudah siap sebetulnya (BLT pengalihan subsidi BBM). Tapi nanti per 1 September sekalian bansos yang normal, yang rutin," ujar Risma.

Sementara itu, sasaran penerima BLT pengalihan subsidi BBM sebanyak 20,65 juta penerima.

Risma menjelaskan, data yang dijadikan rujukan pemerintah untuk penyaluran BLT pengalihan subsidi adalah data terakhir per September 2022.

Dia menambahkan, BLT tersebut tidak boleh digunakan untuk membeli rokok maupun minuman keras.

Risma meminta uang dari BLT dibelikan kebutuhan pokok masyarakat

"Yang jelas gak boleh untuk rokok gak boleh untuk minuman keras. Untuk kebutuhan pokok," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/17574251/menurut-risma-penyaluran-blt-pengalihan-subsidi-bbm-terbanyak-di-jawa-barat

Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke