Salin Artikel

Pengamat: Jokowi Sedang Membesarkan Hati Koleganya yang Minim Elektabilitasnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Adi Prayitno menilai, Presiden Joko Widodo tengah membesarkan hati koleganya, seperti Airlangga Hartarto dan Puan Maharani, yang tidak memiliki elektabilitas tinggi.

Adi mengungkapkan hal itu menanggapi pernyataan Jokowi yang meminta para pendukungnya untuk tidak terburu-buru menentukan calon presiden yang akan didukung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Saat berbicara di acara Rapimnas Bravo 5, Jokowi menyatakan bahwa tokoh-tokoh yang saat ini memiliki elektabilitas tinggi, belum tentu dicalonkan sebagai calon presiden oleh partai politik.

"Saya kira pernyataan presiden itu terutama untuk membesarkan hati dan dianggap sebagai bentuk keberpihakan yang cukup realistis bahwa yang bisa maju, yang punya tiket partai. Ini untuk menjaga perasaan figur-figur di sekitar presiden yang enggak punya elektabilitas tinggi," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (27/8/2022).

Adi mengatakan, Jokowi nampaknya ingin menjaga keseimbangan politik baik di internal parpol yang mengusungnya maupun di eksternal parpol. Sebab sejauh ini, Jokowi diduga telah menentukan sikap politiknya untuk mendukung rekan satu partainya, yang tak lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Diketahui, Ganjar memang menjadi salah satu tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi. Berdasarkan Survei Litbang Kompas yang dilakukan 26 Mei hingga 4 Juni 2022, elektabilitas Ganjar berada di urutan kedua setelah Prabowo Subianto, mencapai 22 persen.

Sementara itu, merujuk hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang dirilis 20 Juli 2022, elektabilitas Airlangga mencapai 3,59 persen.

Sementara, survei Lembaga Indopol Survey and Consulting yang dirilis 15 Juli 2022 menunjukkan hasil berbeda. Menurut survei ini, elektabilitas Airlangga sebesar 0,57 persen.

Airlangga biasanya bersaing dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang elektabilitasnya juga di kisaran angka 1-4 persen.

"Tentu untuk keseimbangan komunikasi atau keseimbangan politik, karena yang punya keinginan untuk maju itu kan banyak, ada Puan, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto. Orang-orang yang selalu muncul dalam survei yang saat ini belum tentu bisa maju karena persoalan tiket partai," tutur Adi.

Lebih lanjut Adi merasa, belakangan sikap politik Jokowi cenderung mengayun, tidak mengungguli yang kanan maupun yang kiri.

Hal ini, kata Adi, mengaburkan tudingan-tudingan publik bahwa Jokowi memang belum menentukan politik apapun terutama soal Capres.

Jokowi pun dianggap lebih realistis, yakni sebesar apapun elektabilitas seseorang tidak akan bisa maju menjadi Capres bila tidak memiliki tiket atau restu dari parpol yang mengusungnya.

"Itu yang saya tangkap kenapa kemudian Pak Jokowi ngomong bahwa soal Pilpres itu yang elektabilitasnya tinggi belum tentu dapat tiket. Karena memang orang-orang di sekitar Jokowi adalah orang-orang yang punya akses partai tapi elektabilitasnya enggak tinggi seperti Airlangga Hartarto dan Puan," jelasnya.

Sebagai informasi, ungkapan jangan tergesa-gesa atau ojo kesusu diungkap Jokowi dalam acara Rapimnas Bravo Lima, Jumat (26/8/2022).

Ia menegaskan, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa calon presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya, kata Jokowi, para relawan semestinya tidak menjatuhkan dukungan sejak dini.

"Belum tentu yang elektabilitasnya tinggi itu diajukan oleh partai atau gabungan partai, kalau mereka enggak mau gimana? Oleh sebab itu, sekali lagi, ojo kesusu, tidak usah tergesa gesa," kata Jokowi di acara Rapimnas Bravo Lima, Jumat (26/8/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/27/16212171/pengamat-jokowi-sedang-membesarkan-hati-koleganya-yang-minim

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke