Waketum Golkar Nurul Arifin Sebut Dinasti Politik Tak Haram

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyebut dinasti politik bukan sesuatu yang haram.

Menurut dia, dinasti dalam sebuah partai politik sah-sah saja selama orang itu memiliki kapabilitas dan kapasitas mumpuni.

Tanggapan ini diungkapkan Nurul dalam diskusi publik terkait dengan persiapan Pemilu 2024 dengan tajuk program ‘Election Talk Series' oleh BRIN bekerja sama dengan IDEA.

"Kalau orangnya mumpuni kenapa juga tidak boleh? Jadi dinasti politik tidak menjadi sesuatu yang haram ketika orang-orang tersebut mempunyai komitmen dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas," kata Nurul Arifin dalam diskusi publik tersebut, Kamis (25/8/2022).

Nurul mengungkapkan, dinasti dalam partai politik bukan menjadi salah satu defisit dalam parpol. Di negara maju sekali pun seperti Jepang, ada partai yang sarat dengan dinasti politik.

"Kalau kita melihat satu contoh parpol di Jepang, LDP, itu semuanya adalah anaknya si ini atau kakeknya adalah tokoh politik yang memang punya kharisma," tutur dia.

Kendati begitu Nurul mengakui, semasa jadi aktivis, dia pun sempat beranggapan bahwa dinasti politik adalah sebuah defisit dalam parpol. Namun, setelah menyelami, nyatanya tidak demikian.

Bagi Nurul, dinasti politik akan menjadi defisit saat seorang tokoh mendapat suara dengan mudah, namun tidak dibarengi dengan kerja-kerja maksimal dan kapasitas kapabilitasnya.

Oleh karena itu, dinasti politik bakal tergantung lagi kepada individu masing-masing.

"Dapat suaranya gampang kemudian dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya karena dengan mudahnya mendapat suara tersebut. Nah ini kan kalau begini tergantung individunya, bukan label dinasti," jelas dia.

"Jadi even yang sekarang misalnya terpilih karena suaranya terbanyak, karena usaha, itu pun Anda melihat tidak semuanya selalu hadir di parlemen," sambung Nurul.