Salin Artikel

Komisi VI Minta Pemerintah Agendakan Banyak Event di Bali untuk Bangkitkan Ekonomi dari Keterpurukan

KOMPAS.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Gde Sumarjaya Linggih meminta pemerintah untuk mengutamakan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan sejumlah acara yang akan digelar.

Permintaan itu ia sampaikan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Bali yang masih terkontraksi di angka minus. Pasalnya, ekonomi di Pulau Dewata ini sangat bergantung dengan kedatangan para turis, terutama turis mancanegara.

“Saya menyarankan setiap acara jika memungkinkan dilimpahkan ke Bali. Kami mengetahui bahwa Australia masih membatasi masyarakatnya dan China juga belum masuk ke Bali,” ujar pria yang akrab disapa Demer itu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (25/8/2022).

Oleh karena itu, ia berharap, sejumlah event tidak terkonsentrasi hanya di Nusa Dua, tetapi juga di Kuta, Sanur, dan Bedugul.

Hal tersebut Demer sampaikan saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Erick Thohir dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan, penyebab minusnya ekonomi Bali karena sebagian besar pendapatan wilayah ini berasal dari sektor pariwisata yang sangat tergantung dengan kondisi situasi dunia.

“Kalau daerah lain mungkin tidak se-minus Bali karena masih memiliki pendapatan dari kelapa sawit atau batu bara, seperti Sumatera dan Kalimantan,” ucap Demer.

Selain daerah itu, lanjut dia, ekonomi di Jawa juga masih berputar karena memiliki produksi dalam negeri. Begitu pula dengan Sulawesi yang memiliki pendapatan dari hasil nikel.

“Sedangkan Bali mengalami keterpurukan karena tidak ada sama sekali aliran dana yang masuk ke daerah ini sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonominya sangat minus,” jelas Demer.

Bali sepi pelancong

Demer mengungkapkan, Bali merupakan provinsi sekaligus pulau yang begitu didambakan setiap insan dalam menghabiskan waktu liburan atau bersantai.

“Namun, akibat pandemi selama dua tahun terakhir ini membuat Bali jadi sepi pelancong,” ucapnya.

Google Mobility Index mencatat mobilitas tempat rekreasi, taman bermain, dan transportasi di Bali sejak pandemi selalu berada di teritori negatif.

Artinya, mobilitas masyarakat di ketiga area tersebut sepi alias tak ada pengunjung. Padahal, ketiga tempat ini memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi Bali.

Parahnya lagi, saat kebijakan pembatasan wilayah ketat seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), mobilitas terpantau anjlok. Bahkan, angka mobilitas mencapai indeks -90.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor akomodasi dan transportasi menyumbang hingga 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Bali.

Pada saat dilakukan pembatasan akses masuk Bali beserta tempat wisatanya, pertumbuhan ekonomi sektor akomodasi dan transportasi juga ikut amblas,

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/25/10085421/komisi-vi-minta-pemerintah-agendakan-banyak-event-di-bali-untuk-bangkitkan

Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke