Salin Artikel

Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Sebab keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait isu lonjakan harga mi instan.

“Jangan sampai pernyataan menteri yang satu berbantahan dengan menteri yang lain. Jangan buat bingung dan panik masyarakat,” tutur Andre dalam keterangannya, Kamis (11/8/2022).

Ia menilai mestinya para menteri memiliki data yang sama sebelum memberi pernyataan pada publik.

Pasalnya, perbedaan pendapat sesama pihak di lembaga eksekutif amat berdampak pada masyarakat.

“Ketidaksinkronan data, dan kajian yang dilakukan antar kementerian atau lembaga pemerintah berpotensi menimbulkan keresahan publik,” papar dia.

Di sisi lain, perbedaan pendapat itu bisa menimbulkan anggapan tak adanya rapat koordinasi di internal pemerintah.

Apalagi, lanjut dia, kenaikan harga mie instan merupakan isu strategis untuk masyarakat.

“Yang satu bilang akan naik tiga kali, satu bilang enggak. Akhirnya kan ini bikin kegaduhan kalau harga mi instan naik tiga kali lipat,” kata Andre.

Terakhir ia mendesak Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan kinerja para menterinya.

“Ini perlu jadi perhatian Presiden untuk memastikan bagaimana menteri-menterinya punya koordinasi yang baik satu sama lain,” tandasnya.

Sebelumnya Syahrul mengungkapkan harga mi instan kemungkinan bakal naik sampai tiga kali lipat.

Situasi itu terjadi karena imbas perang antara Rusia-Ukraina yang berimbas pada harga gandum.

Ia menjelaskan lebih dari 180 juta ton gandum tak bisa keluar dari Ukraina, sedangkan Indonesia termasuk negara yang bergantung pada impor gandum.

Pernyataan Syahrul ditampik oleh Zulhas yang mengatakan harga mi instan tak bakal naik tiga kali lipat.

Alasannya, negara penghasil gandum seperti Australia, Kanada dan Amerika tak lagi mengalami gagal panen.

Selain itu Ukraina pun telah diperbolehkan untuk kembali menjual gandum.

Zulhas memprediksi harga gandum secara global bakal turun pada September 2022.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/11/23180891/mendag-dan-mentan-beda-pendapat-soal-harga-mi-instan-anggota-dpr-jangan-buat

Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke