Harun Masiku Disebut Bisa Jadi Pintu Masuk untuk Jerat Politisi Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebut buron kasus korupsi Harun Masiku bisa menjadi pintu masuk untuk menjerat tersangka lain.

“Harun Masiku itu kan hanya pintu masuk untuk menjerat politisi-politisi lain yang semua orang sudah tahu nama-namanya, media massa sudah banyak mengangkat,” kata Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/8/2022).

Menurut Zaenur, KPK semestinya tidak hanya memburu Harun Masiku. Lembaga antirasuah itu seharusnya memburu orang yang mengarahkan agar Harun menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemudian, KPK juga mesti memburu orang yang diduga memberi pendanaan kepada Harun Masiku untuk menyuap anggota KPU tersebut.

“Jadi sebenarnya bukan soal Harun Masikunya, tetapi orang yang terkait dengan Harun Masiku,” ujar Zaenur.

Menurut Zaenur, menangkap Harun Masiku berikut orang-orang yang terlibat dalam perkaranya akan membuat citra KPK yang menurut survei Litbang Kompas saat ini berada di titik terendah membaik.

Zaenur mengakui, mengembalikan kepercayaan publik tidak mudah. Meski demikian ia menilai kegagalan KPK menangkap Harun Masiku menurunkan kepercayaan publik kepada KPK.

“Kenapa? Karena sejak awal Harun Masiku seakan-akan diberi kesempatan untuk lari atau tidak segera untuk ditahan, ditangkap,” ujar Zaenur.

Sebagai informasi, saat ini sudah lebih dari 900 hari KPK gagal menangkap Harun Masiku.

Harun merupakan politikus PDI Perjuangan yang diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar KPU menetapkannya sebagai anggota DPR.

Harun diketahui merupakan caleg PDI-P dari Sumatera Selatan. Dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 itu Harun menempati urutan keenam.

Caleg urutan nomor satu, Nazarudin Kiemas meninggal dunia. Harun kemudian diduga menyuap agar diajukan sebagai anggota DPR menggantikan adik Taufik Kiemas, suami Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, diberitakan juga, hasil survei Kompas periode Juli 2022 menunjukkan citra baik KPK berada di posisi terendah dalam lima tahun terakhir, yakni 57 persen.

Selain itu, survei tersebut juga menunjukkan 62,6 persen responden mulai tidak yakin KPK dipimpin orang-orang yang bersih dari korupsi.