Salin Artikel

Relawan Akan Gelar Musra, Ketum Projo: Untuk Gali Aspirasi Capres Pilihan Rakyat

Selain membahas situasi nasional terkini, pertemuan itu juga digunakan para relawan melaporkan peta jalan yang telah disusun untuk menemukan calon pemimpin untuk Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi saat berbincang dengan tim Kompas.com di Kalibata, Senin (1/8/2022).

Menurut Budi, para pimpinan relawan juga melaporkan persiapan agenda Musyawarah Rakyat (Musra) kepada presiden.

Budi menjelaskan, Musra yang digagas Projo dan disetujui oleh para pimpinan organisasi relawan ini merupakan penerapan dari pernyataan Presiden Jokowi saat hair di Kongres Nasional V Projo di Magelang, Jawa Tengah pada 21 Mei 2022.

Saat itu presiden berpesan agar relawan “ojo kesusu” alias jangan terburu-buru dalam hal menentukan siapa yang akan didukung dalam Pilpres 2024.

Jokowi juga meminta relawan turun ke masyarakat untuk menggali model pemimpin seperti apa yang menjadi keinginan mereka.

“Nah, Musra adalah terjemahan kami para relawan dalam menyerap serta menggali aspirasi rakyat itu,” ujar Budi.

Dia menjelaskan, dalam waktu kurang dari tiga bulan setelahnya pernyataan Jokowi, para pimpinan pun berembuk menentukan peta jalan untuk menentukan sosok yang dianggap ideal menggantikan Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Budi menuturkan, desain organisasi Musra terdiri dari dua perangkat.

Pertama, panitia yang diambil dari pucuk-pucuk organisasi relawan Jokowi.

Kedua, peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, kelompok masyarakat adat, buruh, petani, mahasiswa, pengusaha, dan sebagainya.

"Musra akan digelar di Bandung, 27 Agustus 2022 ini," lanjut Budi.

Di dalamnya, terdapat tiga tahap kegiatan, yakni menghimpun agenda kebangsaan, penyusunan program harapan rakyat, serta kesepakatan soal karakteristik kepemimpinan nasional.

Ketiganya digelar berdasarkan sudut pandang peserta di daerah tersebut.

Pada chapter terakhir, akan dihimpun nama-nama yang dianggap ideal sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024 versi daerah itu.

Budi mengungkapkan, pelaksanaan Musra tak akan berhenti di Bandung saja.

Namun, Musra akan digelar dengan format yang sama di 33 provinsi seluruh Indonesia secara marathon pada hari-hari berikutnya.

Gelaran Musra yang terakhir atau penutup direncanakan digelar di DKI Jakarta pada 11 Maret 2023.

“Jadi, setelah kita tahu Jabar usulannya apa, Jateng apa, Jatim apa, dan sebagainya, kami akan kompilasi lalu diserahkan ke Pak Jokowi secara tertutup untuk diputuskan siapa capres dan cawapres yang akan kita semua dukung,” ujar Budi.

Dia menambahkan, karena rangkaian kegiatan yang panjang itu, disepakati bahwa slogan yang diusung Musra adalah “pilihan rakyat, pilihan Jokowi, pilihan kita.”

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/04/12212501/relawan-akan-gelar-musra-ketum-projo-untuk-gali-aspirasi-capres-pilihan

Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke