Salin Artikel

Tambahan Anggaran Belum Cair Jelang Pendaftaran Parpol, KPU: Mau Tak Mau Harus Cukup

Padahal, dalam waktu dekat, KPU perlu melakukan verifikasi faktual kepada partai politik yang mendaftarkan diri ikut Pemilu 2024.

"Tentunya kami skala prioritas ya, skala prioritas untuk dukungan tahapan misalnya untuk pendaftaran, verifikasi, verifikasi faktual, itu yang paling dekat ya, jadi mau tak mau anggaran harus tercukupi terlebih dahulu," kata anggota KPU RI Yulianto Sudrajat kepada wartawan, Kamis (28/7/2022).

"Jadi beberapa pos yang untuk agenda paling belakang kita majukan, ada pergeseran, supaya tahapan-tahapan yang paling dekat ini bisa terpenuhi, prinsipnya sampai sejauh ini masih terpenuhi. Sambil menunggu," lanjutnya.

Sudrajat menambahkan, detail berkenaan dengan anggaran KPU ini akan disampaikan besok, Jumat (29/7/2022).

Yang jelas, ujarnya, KPU disebut terus melakukan koordinasi terkait usulan anggaran pada 2022 ini.

"Sebenarnya sudah direspons melalui penalaahan bersama, pembahasan bersama antara KPU dengan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran, bersama Sekjen KPU. Besok akan disampaikan secara resmi melalui konferensi pers," ungkap Sudrajat.

Kementerian Keuangan sebelumnya menjanjikan anggaran yang diperlukan KPU untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di setiap tahun bakal disiapkan.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menanggapi sisa anggaran Rp 5,6 triliun untuk KPU pada tahun ini yang tak kunjung cair.

"Kebutuhan setiap tahap akan siap pada waktunya," ujar Isa kepada Kompas.com pada Kamis (21/7/2022).

Namun demikian, Isa tak menjelaskan dengan gamblang kapan anggaran tersebut bakal dicairkan oleh kementerian, termasuk bagaimana mekanisme pencairannya.

Sebab, untuk tahun 2022, KPU sebetulnya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 8,06 triliun pada tahun 2022. Pagu ini sudah disepakati bersama Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah.

Namun, sejauh ini, baru Rp 2,4 triliun yang dicairkan pemerintah.

"Anggaran untuk tahapan pemilu kami prioritaskan," ungkap Isa.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/28/21415571/tambahan-anggaran-belum-cair-jelang-pendaftaran-parpol-kpu-mau-tak-mau-harus

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke