Salin Artikel

Andi Arief Serahkan Uang Rp 50 Juta dari Tersangka Suap ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief telah menyerahkan uang Rp 50 juta yang dia terima dari Abdul Gafur Mas'ud (AGM).

Sebagaimana diketahui, AGM merupakan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi proyek di wilayahnya.

"Andi Arief dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara terdakwa Abdul Gafur Masud dkk, telah menyerahkan uang yang diterimanya sebesar Rp 50 juta," kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (25/7/2022).

Ali mengatakan uang tersebut Andi serahkan melalui rekening bendahara KPK.

Meski demikian, kata Ali, jaksa KPK tetap akan mengkonfirmasi penerimaan uang tersebut kepada saksi lain dalam perkara suap AGM.

"Berikutnya tim JPU akan menuangkannya dalam analisa hukum surat tuntutan," kata Ali.

Sebelumnya, Andi Arief mengaku menerima uang Rp 50 juta dari AGM. Uang itu dikirimkan dalam kresek hitam melalui orang yang mengaku sebagai sopir AGM ke kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Andi mengaku menggunakan uang tersebut untuk membantu kader Partai Demokrat yang saat itu terpapar Covid-19.

Andi juga mengaku tidak mengetahui asal usul uang tersebut apakah dari tindak pidana atau bukan.

Ia hanya menyatakan siap mengembalikan uang tersebut jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda menyatakan unag itu berasal dari perbuatan pidana.

AGM ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama Bendahara Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Balikpapan, Nur Afifah Balqis pada 12 Januari lalu.

Jaksa KPK kemudian mendakwa mereka menerima suap Rp 5,7 miliar dalam satu berkas perkara yang sama.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/15063351/andi-arief-serahkan-uang-rp-50-juta-dari-tersangka-suap-ke-kpk

Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke