Mengenal Akar Semangat Gus Dur Membela Kaum Minoritas

Kompas.com mencatat, ada empat upaya Gus Dur untuk mendorong kaum minoritas dan mereka yang termarjinalkan agar bisa hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya.

Pertama, Gus Dur mengeluarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 bikinan Presiden Soeharto, yang mengekang kebebasan ibadah dan tradisi masyarakat Tionghoa.

Masyarakat keturunan Tionghoa hampir 30 tahun dibatasi kebebasannya oleh pemerintah Orde Lama.

Dengan terbitnya Keppres tersebut pada pada 17 Januari 2000, akhirnya masyarakat Tionghoa bisa bernapas lega.

Kedua, Presiden keempat Republik Indonesia itu menyampaikan permintaan maafnya kepada para korban G30S, baik tahanan politik maupun mereka yang dituding keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam pandangan Gus Dur, sebagaimana dikutip dari Harian Kompas yang terbit 15 Maret 2000, belum tentu orang yang ditunding komunis dan dihukum mati itubersalah.

Pembuktian yang sahih harus diambil melalui jalur hukum, yaitu pengadilan.

Tiga, dukungan Gus Dur untuk kelompok Ahmadiyah. Meski mengaku tak sepakat dengan ajarannya, Gus Dur menegaskan siap memberikan pembelaan.

Dikutip dari nu.or.id, 14 Mei 2008, Gus Dur yang kala itu menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahkan menyatakan siap menjadi saksi untuk membela Ahmadiyah jika perkaranya dibawa ke pengadilan.

Saat itu kelompok Ahmadiyah menuai polemik karena dinilai memberikan ajaran yang tidak sesuai dengan Islam.

Polemik itu berbuntut dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung yang memberikan peringatan agar kelompok Ahmadiyah menghentikan kegiatannya.

Empat, membuka diskusi dengan masyarakat Papua.

Dalam salah satu kunjungannya pada 30 Desember 1999, Gus Dur menyempatkan diri berdialog dengan tokoh masyarakat Papua.

Ia mendengarkan semua pendapat, bahkan dari mereka yang menuntut kemerdekaan.

Gus Dur pun mengizinkan bendera Bintang Kejora berkibar, dan meminta Wiranto, yang saat itu menjabat sebagai Menkopolhukam untuk menganggap bendera itu sebagai umbul-umbul.

Dalam suatu kesempatan tahun 2007, Gus Dur menjelaskan alasannya. Ia menilai bendera Bintang Kejora merupakan simbol kultural.

“Kalau kita anggap sebagai bendera politik, salah kita sendiri,” ucap dia.

Meski menuai banyak kecaman, nyatanya selama hidup, Gus Dur konsisten memperjuangkan keberpihakan pada kelompok minoritas.

Lantas dari mana akar semangat keberpihakan Gus Dur pada kaum termarjinalkan itu?

Keturunan pejuang dan negosiator

Gus Dur lahir di Desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur 4 Agustus 1940.

Ia merupakan anak pertama dari pasangan Abdul Wahid Hasyim dan Sholehah.

Abdul Wahid adalah anak dari Hadratus Syekh Hasyim Asyari, kyai besar Jawa Timur sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Dikutip dari buku berjudul “Gus Dur Bapak Tionghoa Indonesia” Hasyim Asyari merupakan salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia.

Kyai itu memberi komando dan semangat untuk para pemuda dan santri melawan tentara Nederlandsch Indie Civil Administratie (NICA).

Pertempuran pun pecah 10 November 1945 di Surabaya dan kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan.

Kala itu, Kyai Hasyim mengeluarkan fatwa wajib hukumnya bagi warga yang tinggal di Surabaya untuk berjihad dalam upaya mengusir penjajah.

Bahkan tokoh pemuda di Surabaya, Bung Tomo, disebut kerap meminta doa restu pada Kyai Hasyim sebelum mengajak kaum muda Surabaya melawan penjajah.

Kemudian Wahid Hasyim, ayah Gus Dur dikenal sebagai kyai berwawasan luas dan lihai diplomasi.

Ia berhasil meminta pemerintah Jepang melepaskan para kyai-kyai di Jawa Timur yang ditahan karena tak mau melaksanakan ritual seikere atau penyembahan pada Kaisar Jepang.

Wahid Hasyim pun mengajarkan santri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang untuk mempelajari bahasa Inggris dan Belanda.

Bersama Kyai Wahab Chasbullah, Wahid Hasyim berkunjung ke berbagai pesantren di Jawa untuk membangun komunikasi dan mendirikan cabang NU.

Ia juga aktif dengan berbagai ulama dari luar jawa dan dikenal punya hubungan baik dengan tokoh sosialis sekaligus salah satu Bapak Bangsa, Ibrahim Datuk Tan Malaka.

Pola pikir terbuka Wahid Hasyim itu yang kemudian diajarkan kepada Gus Dur dan adik-adiknya.

Melalui perjuangan kakek dan ayahnya, Gus Dur memahami secara mendalam perjuangan hidup untuk bangsa dan kemanusiaan.

Universalisme Islam

Salah satu pandangan Gus Dur tentang kemanusiaan berasal dari prinsip universalisme Islam.

Gus Dur berpandangan universalisme Islam tercermin dalam ajaran tentang kemanusiaan diimbangi dengan kearifan yang muncul dari keterbukaan peradaban Islam.

Dalam buku yang ditulisnya berjudul “Islam Kosmopolitan” Gus Dur mengungkapkan akar pemikiran universalisme Islam adalah kaidah ushul fiqh yang mencerminkan lima jaminan dasar Islam pada perseorangan maupun kelompok.

“Kelima jaminan dasar itu tersebut tersebar dalam literatur hukum agama al-kutub al-fiqhiyyah kuno, yaitu jaminan dasar akan, satu, keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum (hifdzu ad-din),” paparnya.

“Dua, keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama (hifdzu ad-din), tiga, keselamatan keluarga dan keturunan (hifdzu an-nasl), empat, keselamatan harta milik pribadi dari gangguan dan penggusuran di luar prosedur hukum (hifdzu al-mal), lima, keselamatan hak milik dan profesi (hifdzu al-aqli,” ungkap Gus Dur dalam tulisannya.

Dikutip dari Harian Kompas terbitan 23 Mei 2008, bagi Gus Dur perjuangan membela minoritas adalah upaya menjalankan amanat Konstitusi.

“Mereka (kelompok minoritas) hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. UUD 1945 telah menjamin perlindungan bagi semua warga negara tanpa pandang agama, etnis, ataupun budayanya. Ini yang saya lakukan,” tutur dia.

Perjuangan itu pun dianggapnya sebagai cara penganut agama bersikap. Dengan tegas Gus Dur menyampaikan, penganut agama yang baik pun harus menghargai kemanusiaan.

“Jika kemanusiaan diabaikan, itu adalah pangkal hilangnya nilai-nilai keagamaan yang benar,” ucapnya.