Menanti Langkah Lanjutan Indonesia untuk Mendamaikan Rusia-Ukraina

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah diplomasi selanjutnya dari Indonesia dalam upaya untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina terus dinanti.

Terobosan atau lobi dari Indonesia kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin diharapkan tak berhenti selepas kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana pada akhir Juni lalu.

Dalam kunjungan ke Ukraina pada 29 Juni 2022, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah hal kepada Zelensky.

Pertama, Indonesia mengundang Ukraina untuk hadir dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali, November 2022 mendatang.

Kedua, Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, termasuk milik Ukraina.

Ketiga, Presiden Jokowi menyadari bahwa perdamaian sejati Rusia-Ukraina saat ini sulit dicapai. Tetapi, Indonesia akan tetap mengupayakan penyelesaian konflik melalui jalur perdamaian. Ia juga menekankan bahwa spirit perdamaian bangsa-bangsa tidak boleh luntur.

Keempat, pemerintah Indonesia sangat berempati bagi warga sipil yang menjadi korban perang. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia berjanji akan memberikan bantuan medis dan membantu merekonstruksi rumah sakit di Kyiv yang hancur akibat terjangan amunisi Rusia.

Kelima, Presiden Jokowi mengakui, Ukraina merupakan salah satu negara yang penting bagi rantai pasok pangan dunia. Oleh sebab itu, Ukraina diminta untuk kembali melakukan ekspor bahan pangan.

Sehari setelahnya, Jokowi berkunjung ke Rusia dan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Dalam pertemuan itu, Jokowi juga membahas beberapa hal.

Isu yang dibahas soal kerja sama perdagangan Indonesia-Rusia yang menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Presiden Putin menyodorkan skema perdagangan bebas Indonesia-Rusia.

Selain itu, Rusia menawarkan untuk investasi dalam hal teknologi energi nuklir dan non-nuklir.

Putin juga mendukung rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan.

Di sisi lain, Putin juga menyampaikan keluhan kepada Jokowi soal pembatasan produk pertanian dari Rusia oleh negara-negara Eropa Barat.

Putin juga menyatakan Rusia berniat melanjutkan pemenuhan produk pangan dan pupuk bagi dunia. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki hubungan.

Terakhir, Putin mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Rusia.

Butuh keseriusan

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai pembicaraan Jokowi dalam pertemuan dengan Zelensky dan Putin dilanjutkan dengan lobi-lobi dan gagasan yang lebih konkret.

Proses itu, kata Anton, membutuhkan keseriusan dan kesabaran. Hal itu tak bisa hanya dilakukan oleh Jokowi, tetapi juga melalui jalur-jalur lain atau mencetuskan inisiatif untuk mencairkan hubungan antara Ukraina dan Rusia.

"Meyakinkan Kremlin dan Kyiv bahwa Indonesia layak dipertimbangkan sebagai mediator andal membutuhkan proses dan keseriusan," kata Anton saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/7/2022).

Menurut Anton, keseluruhan proses diplomasi atau lobi kepada pihak-pihak yang tengah berkonflik terkadang tak selalu dibuka. Malah ada juga yang dilakukan melalui jalan belakang.

"Tapi keseriusan bahwa pesan Indonesia menyeriusi peran sebagai mediator harus tetap ditunjukkan pada publik lebih luas," ucap Anton.

"Dengan begitu, anggapan bahwa apa yang dilakukan hanya untuk kepentingan jangka pendek akan mudah ditepis," lanjut Anton.

Tanggung jawab bersama

Harapan supaya kondisi dunia segera membaik dari tekanan ekonomi akibat dampak pandemi dan peperangan diungkapkan dalam pertemuan di Pertemuan Menteri-menteri luar negeri (Foreign Ministerial Meeting/FMM) G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/7/2022).

Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut menyinggung soal dampak invasi Rusia ke Ukraina berimbas kepada krisis pangan dan energi.

Peperangan itu juga membuat banyak negara kesulitan karena masih susah payah membangkitkan perekonomian karena dampak pandemi Covid-19.

"Efek riak sedang dirasakan secara global pada makanan, energi, dan ruang fiskal. Dan seperti biasa, negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah paling terkena dampak," kata Retno dalam FMM G20 di Nusa Dua, Bali, yang disiarkan secara daring.

Akibat serangkaian tantangan dan permasalahan global ini, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksi melambat menjadi 2,9 persen pada 2022. Padahal, sejumlah lembaga internasional memprediksi 2022 adalah tahun pemulihan.

Selain itu, lanjut Retno, inflasi dapat mencapai hingga 8,7 persen untuk negara-negara berkembang.

"Bisakah kita memecahkan masalah global ini sendiri? Jawabannya adalah tidak. Tantangan global membutuhkan solusi global. Tapi sejujurnya kita tidak dapat menyangkal bahwa semakin sulit bagi dunia untuk duduk bersama," ungkap Retno.

Retno tak memungkiri, situasi dunia saat ini, membuat orang kehilangan kepercayaan pada multilateralisme dan kapasitasnya untuk merespons secara efektif tantangan global.

Multilateralisme, kata Retno, memang tidak sempurna. Namun, menurut dia kondisi dunia tanpa multilateralisme bakal lebih buruk.

Tanpa kehadiran perbedaan, kata Retno, unilateralisme akan menjadi norma. Dengan demikian, yang perkasa akan mengambil andil paling besar.

"Tentunya bukan ini yang kita inginkan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga multilateralisme agar terwujud. Multilateralisme adalah satu-satunya mekanisme di mana semua negara terlepas dari ukuran dan kekayaannya, berdiri di atas pijakan yang sama dan diperlakukan sama," ungkap Retno.

Menurut Retno, suara semua negara, baik besar dan kecil, utara dan selatan, maju dan berkembang, harus didengar.

Itulah sebabnya presidensi G20 Indonesia mengundang untuk pertama kalinya perwakilan dari negara-negara berkembang pulau kecil, PIF dan CARICOM, bersama Uni Afrika.

Karena di dunia yang terpolarisasi ini, Retno berkata, kepentingan negara kecil dan kekhawatiran mereka juga penting.

Multilateralisme, kata Retno, merupakan satu-satunya cara untuk mengoordinasikan tanggapan secara efektif terhadap tantangan global.

"Oleh karena itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat kepercayaan strategis dan saling menghormati serta menjunjung tinggi semua landasan dan prinsip yang kita bangun sejak tahun 1945 ketika PBB didirikan," jelas Retno.

(Penulis : Fika Nurul Ulya | Editor : Bagus Santosa)