Salin Artikel

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pembangunan poros jalan kabupaten yang berada di Kabupaten Nias Utara terhambat kemampuan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) setempat.

Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membantu mengurus langsung kondisi tersebut sebagai solusinya.

Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meninjau proyek peningkatan struktur jalan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna’a di Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu (6/7/2022).

“Yang jalan provinsi mestinya nanti segera ditangani oleh Pak Gubernur. Terus yang kabupaten, yang tadi saya tanyakan ke Pak Bupati, karena memang kemampuan APBD-nya tidak memungkinkan, ya nanti akan diurus oleh Kementerian PU," ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi melanjutkan, pembangunan infrastruktur jalan poros Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna’a tersebut dimaksudkan untuk membangun konektivitas antarwilayah di Pulau Nias.

Sehingga dia menargetkan pembangunan infrastruktur poros jalan nasional di Nias ini dapat selesai tahun depan.

“Kalau yang untuk jalan nasional ini lingkarnya tinggal 16 kilometer, insya Allah tahun depan sudah rampung semuanya karena ini memang harus dibuat jalan baru,” jelas presiden.

Dia mengungkapkan, pekerjaan peningkatan struktur jalan Laehuwa-Ombulata-Tumula-Faekhuna’a pada 2022 ini dilaksanakan dengan anggaran Rp 32,36 miliar.

Ruas tersebut merupakan jalan sirip yang menghubungkan Lingkar Barat dan Lingkar Timur Nias, tepatnya dari Nias Utara menuju Kota Gunung Sitoli di Pulau Nias.

Kepala negara berharap, peningkatan struktur jalan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Nias.

Dengan begitu komoditas daerah seperti kelapa dan ikan dapat bersaing di pasaran.

Selain itu, perbaikan kondisi jalan juga akan berdampak pada pariwisata di Pulau Nias.

“Termasuk juga untuk pariwisata karena di sini untuk surfing sangat bagus sekali dan sangat diminati,” tambah Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/06/17372951/pembangunan-jalan-kabupaten-di-nias-utara-terhambat-apbd-jokowi-minta

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke