Profil Sunny Tanuwidjaja, Mantan Staf Ahok yang Mundur dari PSI demi Dukung Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Mundurnya sosok Sunny Tanuwidjaja dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi sorotan.

Meski baru terungkap, rupanya Sunny sudah meninggalkan partai pimpinan Giring Ganesha itu sejak tahun lalu.

Padahal, sebelumnya dia menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI. Sunny juga ikut mendirikan PSI pada 2014 lalu.

Sunny mundur lantaran memiliki perbedaan pandangan politik dengan PSI.

Berikut profil dan fakta-fakta mundurnya Sunny Tanuwidjaja dari PSI.

Beralih dukung Anies

Rupanya, perbedaan pandangan politik yang membuat Sunny mundur dari PSI adalah karena dia mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sikap Sunny ini bertentangan dengan PSI yang tak pernah sejalan dengan Anies. PSI hampir selalu menjadi partai terdepan yang mengritik Anies baik ketika Pilkada DKI 2017 maupun ketika dia telah menjabat gubernur.

"Bro Sunny gentleman mengakui akan men-support Anies dan untuk itu beliau mengundurkan diri," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie kepada Kompas.com, Selasa (28/6/2022).

Kendati demikian, Grace mengungkap, Sunny masih menjadi anggota non-aktif PSI selama setahun terakhir.

Posisi Sunny sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI saat ini telah digantikan oleh eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli Antoni.

Menurut Grace, Sunny tahu persis bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies di Pilpres 2024.

Di mata PSI, Anies merupakan sosok yang tak bisa lepas dari politik identitas. Padahal, sikap tersebut bertentangan dengan DNA PSI.

"Beliau tahu persis sikap PSI terhadap Anies sangat clear, tidak akan menoleransi politik identitas yang dimainkan Anies untuk meraih kekuasaan," ujar Grace.

Grace mengaku jarang berkomunikasi dengan Sunny sehingga tidak tahu aktivitasnya saat ini.

Profil Sunny Tanuwidaja

Sunny sebelumnya dikenal sebagai orang dekat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Doktor Ilmu Politik dari Universitas Northern Illionis, Amerika Serikat itu merupakan staf ahli Ahok sejak 2012, ketika Ahok masih menjabat Wakil Gubernur DKI.

Sebelum menjadi staf ahli, kedekatan keduanya sudah terjalin sejak Ahok masih menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar pada 2010.

Sunny ketika itu masih menjadi peneliti di Central for Strategic and International Studies (CSIS).

Kala itu, Ahok mengaku banyak berdiskusi dan bertukar pikiran dengan Sunny terkait politik.

"Sunny saat itu kerja di CSIS bidang politik. Suka mengkaji buku, kami banyak bicara. Jadi teman ngobrol. istilahnya jadi orang bertukar pikiran, perlu analisa, ada berita, memberikan pandangan-pandangan politik," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, 11 Mei 2016.

Sunny juga tercatat pernah bergabung dengan lembaga kajian dan riset opini publik terkait politik yang didirikan Ahok bernama Center for Democracy and Transparency (CDT). Dia bahkan sempat menjabat sebagai direktur eksekutif CDT.

Sejak saat itu lah, keduanya semakin dekat hingga Sunny menjadi staf ahli Ahok. Kala itu, Ahok mengaku tak memberi honor ke Sunny, padahal staf ahli lainnya diberi honor antara Rp 10-20 juta per bulan.

"Saya juga senanglah dia bisa bicara soal politik, memang dia sekolah itu. Terus ikut sampai saya jadi wagub. Makanya saya bilang mau dinamai staf khusus susah juga, karena saya gaji dia juga enggak. Dia kerja sama perusahaan lain," ujar Ahok.

Terseret kasus reklamasi

Akibat kedekatannya dengan Sunny, Ahok bahkan sempat dipanggil sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) Reklamasi dengan terdakwa eks anggota DPRD DKI M Sanusi dan mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) Ariesman Widjaja.

Sebabnya, Sunny disebut-sebut sebagai penghubung antara para pengembang yang terlibat dalam reklamasi pantai utara Jakarta dengan Ahok.

Terkait ini, Sunny pun menjawab pertemuan yang dilakukan Ahok tidak hanya dengan pengembang, tetapi juga dengan semua warga.

"Bukan cuma pengembang, kan biasanya Pak Ahok bisa ketemu mereka sendiri, kadang minta bantu saya jadwalkan," ujar Sunny saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Tak hanya itu, Sunny juga disebut-sebut melakukan komunikasi intens dengan pengembang dan DPRD DKI terkait reklamasi pantai utara Jakarta. Namun, dia membantah hal itu.

"Pertama kalau lihat pembahasan raperda yang dilakukan sejak 2014 ya, pembicaraan dua kali saya dengan Pak Sanusi sih saya kira enggak bisa dikategorikan intens," kata Sunny saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Senin (5/9/2016).

(Penulis: Adhyasta Dirgantara, Rakhmat Nur Hakim | Editor: Dani Prabowo)