ICW Audiensi ke KPK, Jubir: Bahas Upaya Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi Indonesia Corruption Watch (ICW) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Audiensi diterima oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron, Kepala Biro Hukum Ahmad Burhanudin, Direktur Penuntutan Fitroh Rohcahyanto dan perwakilan jaksa KPK.

"Pertemuan ini membahas upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya terkait vonis hukuman tindak pidana korupsi," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada Kompas.com, Rabu (22/6/2022).

Dalam pertemuan itu, KPK memberikan apresiasi kepada ICW yang terus melakukan diskursus dan memberi masukan bagi perbaikan upaya-upaya pemberantasan korupsi.

Masukan itu merupakan wujud partisipasi masyarakat untuk mendorong terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Adapun masukan ICW di antaranya terkait tren penindakan korupsi yang dilakukan instansi penegak hukum, salah satunya mengenai pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau asset recovery yang dilakukan KPK," ucap Ali.

Ali menuturkan, KPK terus berupaya membenahi tata kelola aset hasil tindak pidana korupsi dengan melakukan lelang benda sitaan tanpa harus menunggu putusan pengadilan dan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korporasi.

Selain itu, KPK juga memanfaatkan laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri aset hasil tindak pidana korupsi.

"KPK juga mengapresiasi upaya ICW dalam menyebarluaskan nilai-nilai antikorupsi. ICW selama ini menjalankan program pendidikan antikorupsi kepada masyarakat dalam akademi antikorupsi," ucap Ali.

"Sehingga masyarakat memahami mengenai upaya antikorupsi, seperti pengawasan anggaran desa, pengawasan pelayanan publik, hingga korupsi di korporasi," ujarnya.

Ali menekankan, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh KPK sendirian, melainkan perlu partisipasi dan dukungan segenap masyarakat, termasuk dari kalangan masyarakat sipil.

Selama ini, kata dia, KPK selalu menerima berbagai masukan, kritik, dan saran dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih optimal.

"KPK dan ICW sepakat pemberantasan korupsi harus dilakukan di segala lini, bukan hanya melalui penindakan, melainkan juga dengan langkah pencegahan dan pendidikan antikorupsi," tutur Ali.