Pj Kepala Daerah Diminta Buka Investasi, Ketua KPK Ingatkan Jangan Ada Suap

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta para penjabat kepala daerah menjamin kemudahan investasi di wilayahnya.

Apalagi, menurut Firli, jaminan kemudahan investasi menjadi penting karena hal tersebut merupakan perintah presiden.

"Kalau investasi bapak ibu buka, maka para investor akan masuk ke wilayah. Dengan investasi ada maka akan terbuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat," ujar Firli dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Dengan adanya investasi yang masuk ke Indonesia, menurut Firli, akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat, kekuatan belanja masyarakat, penekanan laju angka pengangguran, hingga dapat menekan laju kemiskinan.

Firli kemudian menegaskan, dalam proses pembukaan investasi, jangan sampai ada tindak pidana korupsi, termasuk suap.

Ia menyampaikan kepada para pengusaha, jika ada gubernur kepala daerah yang meminta suap untuk penerbitan izin, maka harus dilaporkan agar ditangkap.

"Karena di dalam perizinan biasanya sering terjadi deal, bisa saham kosong, bisa berupa penyertaan modal. Saya minta dalam penerbitan izin, tidak ada korupsi," ujar Firli.

Selanjutnya, ia juga mengingatkan agar setiap proses penandatangan surat perintah agar diperhatikan secara teliti.

Ia menambahkan, jangan sampai ada terjadi pembiaran tindak pidana korupsi di bawah pengawasannya.

"Bapak baca betul kalau kira-kira ini akan terjadi korupsi, koreksi. Jangan jadi ragu, kalau ragu, rapatkan, dampingi, ada inspektorat ada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), undang dia," ucapnya.