"Reshuffle" Kabinet ala Jokowi: antara Politik Lemah-Kuat dan Agenda 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya. Setelah timbul tenggelam menjadi isu hampir setahun terakhir, Kabinet Indonesia Maju akhirnya di-reshuffle juga pada Rabu (15/6/2022).

Ada dua wajah menteri baru di kabinet. Pertama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Lalu, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang ditetapkan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Bersamaan dengan itu, presiden juga melantik tiga wakil menteri. Ketiganya datang dari kalangan partai politik.

Mereka yakni Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.

Lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Politisi PDI Perjuangan John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Dengan formasi baru ini, seluruh partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah terakomodir di kabinet.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle bergulir sejak PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah pada akhir Agustus 2021. Partai matahari putih itu akhirnya mendapat kursi menteri sepuluh bulan setelah menyatakan merapat dengan koalisi.

Sesak elite partai

Susunan menteri dan wakil menteri terbaru memperlihatkan bahwa Kabinet Indonesia Maju disesaki oleh elite partai politik.

Dari total 50 jajaran kabinet (34 menteri dan 16 wakil menteri), 24 di antaranya merupakan kader parpol. Para kader ini mulai dari anggota biasa, sekretaris jenderal, hingga ketua umum.

Jajaran ketua umum partai misalnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Ketum Gerindra), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketum Golkar), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Ketum PAN), dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (Ketum PPP).

Petinggi partai lainnya ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Ketua Dewan Penasihat Golkar), lalu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra).

Kemudian ada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (Sekretaris Jenderal Nasdem), Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni (Sekretaris Dewan Pembina), hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor (Sekretaris Jenderal PBB).

Mereka yang "selamat"

Sebelum terealisasi, desas-desus soal reshuffle telah berembus berulang kali. Isu perombakan kabinet muncul menyusul rangkaian kemarahan Presiden Jokowi ke sejumlah menteri beberapa waktu terakhir.

Akhir Maret lalu misalnya, Jokowi murka karena menterinya banyak mengimpor barang. Saat mengungkapkan kejengkelannya, presiden berulang kali menyebut kata "bodoh" bahkan menyinggung soal reshuffle.

"Kementerian sama saja (banyak yang menggunakan produk impor), tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah heeeh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," kata Jokowi di acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Beberapa menteri disinggung langsung oleh Jokowi dalam acara tersebut. Mereka yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Jokowi juga menyentil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang dipimpin Nadiem Makarim.

Tak sampai di situ, awal April 2022, Jokowi juga menegur menterinya yang menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi bilang, tidak ingin lagi mendengar menterinya bicara soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucapnya.

Wacana tersebut mulanya digulirkan oleh sejumlah elite politik yakni Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menegur menterinya terkait kenaikan harga Pertamax. Dia menyayangkan menteri yang berwenang dalam urusan ini tak memberikan penjelasan apa pun pada rakyat atas naiknya harga bahan bakar tersebut.

"Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Kenapa (harga) Pertamax (naik), diceritakan dong kepada rakyat, ada empati kita gitu lho. Enggak ada, yang berkaitan dengan energi nggak ada," tuturnya.

Tak hanya kenaikan Pertamax, Jokowi juga menyinggung soal kenaikan harga minyak goreng yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

"Harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi," ujarnya.

Adapun urusan bahan bakar minyak (BBM) menjadi tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dari beberapa menteri yang kena omel Jokowi, hanya Mendag Muhammad Lutfi yang akhirnya dicopot dari kabinet. Sisanya, hingga kini masih duduk manis di kursi menteri masing-masing.

Yang lemah yang kalah

Melihat ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan, Jokowi lebih mengedepankan unsur politik dalam merombak kabinetnya.

Tak heran jika beberapa menteri yang kinerjanya tak baik, bahkan beberapa kali kena tegur, justru tidak dicopot.

"Itu namanya kompromi politik," kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Bagaimanapun, kata Ujang, Jokowi tetap memperhitungkan politik 2024 dalam merombak kabinetnya. Mereka yang punya posisi kuat di partai, utamanya pimpinan parpol, kemungkinan besar dipertahankan.

Sebab, kekuasaan elite terhadap parpol diperlukan untuk kepentingan presiden di pemilu mendatang.

"Jokowi juga punya kepentingan 2024. Harapannya mereka seperti menteri-menteri yang menjadi ketua partai itu bisa ikut arahan Jokowi ketika 2024 nanti untuk mendukung," ucap Ujang.

Ujang mengatakan, dalam politik, siapa pun bisa terlihat marah dan bisa tampak menegur. Namun, pada akhirnya keputusan diambil dengan mengalkulasi keuntungan politik.

Oleh karenanya, lanjut Ujang, mereka yang tidak punya penyokong politik kuat lebih berpotensi terdepak dari kabinet.

"Cari mana yang bisa digeser, yang paling lemah yaitu M Lutfi dan Sofyan Djalil yang dianggap lemah, tidak ada back up politik. Kalau orang-orang partai yang kinerjanya buruk pasti akan aman," kata dia.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Dia menilai, reshuffle kali ini tak lepas dari upaya Jokowi menjaga atau bahkan meningkatkan stabilitas politik menjelang Pemilu 2024.

Adi melihat bahwa pelantikan menteri dan wakil menteri kali ini kental suasana akomodasi. Sebab, tidak ada satu pun partai politik yang kehilangan kadernya yang kini duduk di kursi kabinet.

Dalam situasi menjelang pemilu, menurut dia, mengurangi jatah parpol, apalagi memecat ketua umum partai yang kini sudah duduk di kursi menteri, akan dianggap sebagai sebuah manuver politik yang kontraproduktif.

"Ini bukan hanya soal kinerja. Bisa dibayangkan ketum partai jadi pembantu presiden dipecat, itu artinya (ditafsirkan) kinerjanya tidak becus," kata Adi kepada Kompas TV, Rabu (15/6/2022).

"Kalau bicara kepentingan kinerja harusnya banyak menteri yang direshuffle," tuturnya.