Salin Artikel

Elite PAN Sebut "Nama Besar" Selamat dari Reshuffle Kabinet

Drajad mengatakan, kabar bahwa "nama besar" itu terdepak dari kabinet awalnya ia peroleh dari salah seorang elite pemerintah.

"Sudah saya sampaikan, perkembangan terakhir adalah yang bersangkutan tetap lanjut di kabinet. Info bahwa dia akan tersingkir itu dibocorkan oleh elite pemerintahan yang lain," kata Drajad saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Ia menuturkan, informasi tersingkirnya "nama besar" sempat ia respons dengan kemungkinan adanya efek domino terhadap perpolitikan nasional.

Akan tetapi, belakangan ia mendapat informasi bahwa "nama besar" tersebut akan tetap menjabat di kabinet.

Isu tersingkirnya "nama besar" itu, kata Drajad, merupakan bentuk teguran kepada orang tersebut.

"Kemarin sore saya mendapat kabar kalau yang bersangkutan aman, dan semua yang terjadi itu lebih sebagai wujud teguran sangat keras ke yang bersangkutan," kata Drajad.

Sebelumnya, Drajad mengatakan, menurut spekulasi yang beredar, ada nama besar yang bakal terdepak dari kabinet.

Kabar angin menyebutkan, jika sosok itu dicopot dari kabinet, diprediksi berimbas pada perpolitikan nasional.

"Spekulasi sekarang ini bahkan menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari kabinet, yang mungkin akan memicu efek domino politik nasional," kata Drajad kepada Kompas.com, Senin (13/6/2022).

Namun, informasi terbaru menyebutkan bahwa hanya ada dua menteri yang dicopot yakni Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Lutfi disebut akan digantikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sedangkan Sofyan digantikan oleh mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/11114151/elite-pan-sebut-nama-besar-selamat-dari-reshuffle-kabinet

Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke