Salin Artikel

Ungkap Skala Prioritas PDI-P untuk Pemilu, Hasto: Manuver Kita Manuver Kerakyatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa yang saat ini menjadi skala prioritas partainya yaitu bergerak turun ke bawah membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menyebut partainya fokus pada manuver kerakyatan, daripada manuver politik pemilu yang belakangan ditunjukkan sejumlah elite partai politik.

"Upaya menyiapkan pemilu dengan cara-cara organisasi mengedepankan kepentingan politik yang untuk rakyat, bukan cara-cara individual, bukan dengan cara-cara manuver elite," kata Hasto saat membuka acara pelatihan kader perempuan PDI-P di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

"Sehingga manuver kita adalah manuver kerakyatan, manuver yang bergerak ke bawah. Setuju? (setuju)," lanjut Hasto diikuti jawaban setuju para peserta pelatihan kader perempuan.

Oleh karena itu, Hasto menyatakan bahwa PDI-P tidak tergoda dengan adanya manuver-manuver sejumlah elite partai politik untuk 2024.

Hasto mengatakan, partainya tidak tergoda dengan langkah elite parpol yang belum-belum, sudah melakukan pergerakan tambahan untuk 2024.

Dia kembali menegaskan bahwa terkait Pemilihan Presiden (Pilpres), di internal partai hanya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang memiliki wewenang mempertimbangkan.

Hasto pun menyebut hal tersebut sebagai sebuah mandat yang harus ditaati seluruh jajaran partai.

"Mandatnya terbukti, 2014, 2019 lahirnya kepemimpinan Pak Jokowi yang mampu membawa kemajuan Indonesia raya saudara-saudara sekalian. Dan itu harus dilanjutkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Hasto menjabarkan bagaimana PDI-P lebih sibuk untuk menyiapkan proses membentuk seorang pemimpin melalui kaderisasi.

Dalam prosesnya, PDI-P ingin membentuk seorang pemimpin yang terus berpihak pada kepentingan rakyat.

"Sejak zaman Bung Karno, Bu Mega sampai sekarang dan ke depan itulah cara PDI-P mempersiapkan pemimpin melalui proses kaderisasi saudara-saudara sekalian," tuturnya.

"Jadi masalah pemimpin ini bukan sekadar masalah elektoral," lanjut dia.

Sebagai informasi, belakangan muncul para elite yang seakan melakukan manuver politik untuk Pemilu dan Pilpres 2024.

Sejumlah elite politik itu berkumpul dan bahkan sudah ada yang memutuskan membentuk koalisi. Satu koalisi yang sudah terbentuk yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang kini dihuni Golkar, PAN dan PPP.

Dua hari belakangan, PKB dan PKS juga mengumumkan rencana membentuk koalisi untuk Pilpres 2024.

Kedua partai itu pun mengaku masih terbuka akan partai politik lain untuk ikut bergabung, jika kelak koalisi sudah terbentuk.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/10/17171731/ungkap-skala-prioritas-pdi-p-untuk-pemilu-hasto-manuver-kita-manuver

Terkini Lainnya

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Nasional
Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Nasional
Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Nasional
Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Nasional
Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Nasional
Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Nasional
PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke