Hakim Itong Segera Diadili di PN Tipikor Surabaya

Itong merupakan terdakwa kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya bersama panitera pengganti PN Surabaya, Hamdan, dan pengacara PT Soyu Giri Primedika, Hendro Kasiono.

"Hari ini, jaksa KPK telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Itong Isnaini Hidayat dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui sebuah keterangan tertulis, Selasa (7/6/2022).

Dengan pelimpahan berkas tersebut, kewenangan penahanan para tersangka beralih menjadi kewenangan PN Tipikor Surabaya dan dititipkan di beberapa Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Itong di Rutan Kelas I Surabaya, Hamdan di Rutan Kejati Jawa Timur dan Hendro Kasiono di Rutan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

"Tim jaksa masih menunggu penetapan penunjukkan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan," ucap Ali.

Adapun berdasarkan dakwaan yang disusun tim jaksa KPK, Hendro sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara, Itong dan Hamdan sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebagai informasi, ketiga terdakwa dalam perkara ini ditangkap KPK dalam kegiatan tangkap tangan di Surabaya pada 19 Januari 2022.

KPK menduga para tersangka terlibat kongkalikong untuk mengurus perkara pembubaran PT PT Soyu Giri Primedika.

Dalam konstruksi perkara dijelaskan, Hendro yang ditunjuk sebagai pengacara PT Soyu Giri Primedika menghubungi Hamdan guna menawarkan uang jika hakim dalam persidangan memutuskan untuk membubarkan perusahaan kliennya.

Tujuannya, agar aset PT Soyu Giri Primedika senilai Rp 50 miliar bisa dibagi.

Untuk menjalankan keinginan itu, KPK menduga Hendro dan PT Soyu Giri Primedika telah menyiapkan dana senilai Rp 1,3 miliar.

Dana itu akan dialokasikan untuk memberi suap para hakim mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA).

Itong sebagai hakim di tingkat pertama diduga menyetujui tawaran itu. Kemudian Hendro bermaksud memberi uang muka senilai Rp 140 juta pada Itong melalui Hamdan.

Saat penyerahan uang itu dilakukan, KPK melakukan tangkap tangan terhadap keduanya dan melanjutkan penangkapan terhadap Itong.