Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin Mengaku Tak Tahu Ada Pengaturan Pemenang Tender Proyek di Wilayahnya

Hal itu disampaikan Terbit yang dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Muara Perangin-angin.

“Selama menjabat saudara pernah dengan istilah daftar pengantin?,” tanya jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/5/2022).

“Tidak Pak,” jawab Terbit.

Adapun dalam surat dakwaan disebutkan, daftar pengantin adalah proyek-proyek yang harus dimenangkan oleh berbagai perusahaan kolega Terbit.

Daftar itu dibuat oleh empat orang kepercayaan Terbit yakni kakak kandungnya, Iskandar Perangin-angin dan tiga kontraktor yakni Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra dan Isfi Syahfitri.

Jaksa menduga perusahaan yang ditunjuk menjadi pemenang tender wajib memberi upeti pada Terbit melalui empat orang tersebut.

Namun, Terbit kembali menjawab tidak tahu menahu seputar penentuan commitment fee itu.

“Saudara pernah dengar adanya kewajiban commitment fee yang dikumpulkan Iskandar?,” kata jaksa.

“Tidak tahu,” sebutnya.

“Pernah dengar keluh kesah pengusaha?,” cecar jaksa.

“Tidak karena saya tidak pernah berhubungan dengan pengusaha,” jawabnya.

Dalam perkara ini Terbit diduga menerima suap dari Muara Perangin-angin senilai Rp 572.000.000.

Jaksa menduga suap itu diberikan karena dua perusahaan Muara yaitu CV Nizhami dan CV Sasaki telah mendapatkan tender proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Tak hanya dari Muara, jaksa menduga Terbit menerima berbagai uang lain dari perusahaan-perusahaan yang menjadi koleganya.