Salin Artikel

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Irfan merupakan pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101 di lingkungan TNI Angkatan Udara.

Tak ada penyelenggara negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, lembaganya dapat menangani siapa pun pihak yang terlibat kasus korupsi berdasarkan aturan Undang-Undang tentang KPK.

Berdasarkan aturan Pasal 11 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, KPK dapat mengusut kasus korupsi dengan subyek hukum penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.

Akan tetapi, Pasal tersebut bukan kumulatif. Menurut Firli, penjelasan Pasal UU KPK itu juga menyebutkan bahwa KPK dapat menjerat siapa pun pihak yang diduga menyebabkan terjadinya kerugian negara.

"KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ada syaratnya dua, aparat penegak hukum atau penyelenggara negara atau pihak terkait, Oke, di kalimat berikutnya ada 'dan atau titik koma', menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 1 miliar di Ayat 2 nya," terang Firli dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

"Itu di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Kalau bicara dan atau, tentulah kawan-kawan sudah paham itu bukan kumulatif, boleh alternatif ya," ucapnya.

Irfan merupakan merupakan tersangka tunggal kasus korupsi pengadaan Helikopter AW-101 di TNI AU pada 2016-2017.

Dalam kasus ini, Irfan diduga telah merugikan negara sebesar Rp 224 miliar dari nilai kontrak Rp 738, 9 miliar akibat pengadaan helikopter angkut tersebut.

Atas perbuatannya Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai informasi, pihak TNI telah menetapkan lima tersangka yang berlatar belakang militer terkait pengadaan helikopter angkut AW-101 ini.

Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas Letkol administrasi WW.

Kemudian, staf pejabat pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, yakni Pelda (Pembantu Letnan Dua) SS dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

Selain itu, staf pejabat pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, yakni Pelda (Pembantu Letnan Dua) SS dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

Dalam perkembangannya, penyidikan kasus pengadaan helikopter AW-101 untuk tersangka dari TNI dihentikan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/22310181/pihak-swasta-tersangka-tunggal-dalam-kasus-aw-101-ini-penjelasan-kpk

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Nasional
Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

Nasional
Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

Nasional
PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

Nasional
Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Nasional
Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Nasional
Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

Nasional
Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

Nasional
Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

Nasional
Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

Nasional
Melihat Lebih Dekat Mobil Kepresidenan Indonesia dari Masa ke Masa

Melihat Lebih Dekat Mobil Kepresidenan Indonesia dari Masa ke Masa

Nasional
Polah Ferdy Sambo Terkait Penembakan Brigadir J: Dulu Menangis, Kini Akui Jadi Dalang Pembunuhan

Polah Ferdy Sambo Terkait Penembakan Brigadir J: Dulu Menangis, Kini Akui Jadi Dalang Pembunuhan

Nasional
Hadiri Kongres IPNU-IPPNU, Gus Muhaimin Ajak Kader IPNU-IPPNU Teguhkan 3 Landasan

Hadiri Kongres IPNU-IPPNU, Gus Muhaimin Ajak Kader IPNU-IPPNU Teguhkan 3 Landasan

Nasional
Deklarasi Koalisi Bersama Gerindra, PKB: Tidak akan Keluar dari Muhaimin dan Prabowo

Deklarasi Koalisi Bersama Gerindra, PKB: Tidak akan Keluar dari Muhaimin dan Prabowo

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.