Salin Artikel

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam ajang pemilihan umum (pemilu) saat ini dikenal istilah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah syarat minimal perolehan suara agar sebuah partai politik bisa diikutkan dalam penentuan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).

Menurut Jurnal Penelitian Politik LIPI yang berjudul “Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat” (2019), alasan penerapan ambang batas parlemen adalah untuk menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dinilai sudah terlampau banyak.

Aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009. Saat itu pemerintah menetapkan syarat sebuah parpol bisa mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperoleh suara sekurang-kurangnya 2,5 persen dari jumlah suara nasional.

Hal itu tercantum dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Akan tetapi, peraturan ambang batas parlemen pada 2009 belum berlaku untuk kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Pemerintah kemudian kembali memberlakukan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam pemilu 2014. Saat itu pemerintah dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menetapkan batas perolehan suara lebih tinggi, yakni 3,5 persen dari jumlah suara nasional, sebagai syarat bagi sebuah parpol bisa memperoleh kursi di DPR.

Peraturan ambang batas parlemen pada pemilu 2014 mulai diterapkan untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan parliamentary threshold sebesar 3,5 persen tidak berlaku secara nasional dan hanya berlaku untuk DPR saja.

Aturan parliamentary threshold juga diberlakukan pada pemilu 2019, dan tercantum dalam Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017,

Dalam UU itu ditetapkan sebuah parpol harus memperoleh suara sekurang-kurangnya 4 persen dari jumlah suara nasional untuk bisa memperoleh kursi di DPR.

Aturan itu berlaku secara nasional sehingga partai yang lolos ambang batas parlemen nasional secara otomatis lolos masuk parlemen daerah. Sedangkan partai yang tidak lolos ambang batas parlemen nasional, tidak lolos untuk DPRD kabupaten/kota.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/19030011/pengertian-dan-alasan-penerapan-parliamentary-threshold

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lagu Campursari Menggema di Istana, Jokowi Semringah, Iriana dan Menteri-Menteri Berjoget Riang

Lagu Campursari Menggema di Istana, Jokowi Semringah, Iriana dan Menteri-Menteri Berjoget Riang

Nasional
PDI-P Targetkan 'Hattrick' Menang Pemilu: Lanjutkan Kesatupaduan Kepemimpinan Soekarno, Megawati, Jokowi

PDI-P Targetkan "Hattrick" Menang Pemilu: Lanjutkan Kesatupaduan Kepemimpinan Soekarno, Megawati, Jokowi

Nasional
Sebelum Upacara, Jokowi Terima Skuad Timnas U-16 di Istana Merdeka

Sebelum Upacara, Jokowi Terima Skuad Timnas U-16 di Istana Merdeka

Nasional
Formasi Pesawat Tempur TNI AU Tutup Upacara Peringatan HUT Ke-77 RI

Formasi Pesawat Tempur TNI AU Tutup Upacara Peringatan HUT Ke-77 RI

Nasional
KPK: Perjuangan Kemerdekaan Harus Dilanjutkan dengan Pemberantasan Korupsi

KPK: Perjuangan Kemerdekaan Harus Dilanjutkan dengan Pemberantasan Korupsi

Nasional
168.196 Warga Binaan Dapat Remisi HUT Ke-77 RI, 2.725 Orang Bebas

168.196 Warga Binaan Dapat Remisi HUT Ke-77 RI, 2.725 Orang Bebas

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Pakai Baju Adat Banten di Upacara HUT Ke-77 RI di Istana

Wapres Ma'ruf Amin Pakai Baju Adat Banten di Upacara HUT Ke-77 RI di Istana

Nasional
KPK di HUT Ke-77 RI: Pemberantasan Korupsi untuk Wujudkan Indonesia Adil dan Makmur

KPK di HUT Ke-77 RI: Pemberantasan Korupsi untuk Wujudkan Indonesia Adil dan Makmur

Nasional
Jokowi: Dirgahayu Indonesia, Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat!

Jokowi: Dirgahayu Indonesia, Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat!

Nasional
Ini Nama 3 Paskibraka Pengibar Bendera Merah Putih di Upacara HUT Ke-77 RI

Ini Nama 3 Paskibraka Pengibar Bendera Merah Putih di Upacara HUT Ke-77 RI

Nasional
I Dewa Ayu Firsty, Paskibraka Pembawa Bendera di Upacara HUT Ke-77 RI, Siswi SMAN 2 Kudus

I Dewa Ayu Firsty, Paskibraka Pembawa Bendera di Upacara HUT Ke-77 RI, Siswi SMAN 2 Kudus

Nasional
Ibu Negara Iriana Juga Kenakan Baju Adat Buton pada HUT Ke-77 RI, Didominasi Warna Biru

Ibu Negara Iriana Juga Kenakan Baju Adat Buton pada HUT Ke-77 RI, Didominasi Warna Biru

Nasional
Kolonel Andike Sry Mutia, Komandan Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Kolonel Andike Sry Mutia, Komandan Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Nasional
HUT Ke-77 RI, Megawati: Kemerdekaan adalah Jembatan Emas Menuju Masyarakat Adil dan Makmur

HUT Ke-77 RI, Megawati: Kemerdekaan adalah Jembatan Emas Menuju Masyarakat Adil dan Makmur

Nasional
Tim Pancasila Tangguh Akan Kibarkan Sang Merah Putih di Istana Merdeka

Tim Pancasila Tangguh Akan Kibarkan Sang Merah Putih di Istana Merdeka

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.