Rizal Ramli Kritik Anggaran Pemilu Serentak 2024, Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar ekonomi senior Rizal Ramli menyoroti anggaran Pemilu 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dinilai terlampau fantastis, yakni mencapai Rp 110,4 triliun.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut tidak akan menjamin terselenggaranya pemilihan umum (pemilu) yang benar-benar jujur dan adil.

Ia pun membandingkan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan dua periode pemilu yang penyelenggarannya ia nilai berhasil, yakni Pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis, serta Pemilu 1999 yang terselenggara di era Presiden ketiga RI BJ Habibie.

"Keduanya benar-benar jujur dan adil, nyaris tanpa kecurangan. Dan biaya murah. Pemilu 1999 dipercepat dari 2002, hanya Rp 1,3 triliun, bandingkan Rp 110 triliun untuk 2024," ujar Rizal seperti dikutip dari akun Twitter resminya, @RamliRizal, Selasa (10/5/2022).

Kompas.com telah mendapat izin dari Rizal Ramli untuk mengutip cuitannya tersebut.

Ia pun menilai, besarnya anggaran Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 tersebut tidak menjamin lahirnya pemimpin berkualitas.

Selain itu, menurut Rizal, pemilu mendatang seharusnya bisa memanfaatkan teknologi digital untuk mengolah dan menabulasi data hasil pemilihan.

Pemanfaatan teknologi digital untuk mengolah data pemilu menurutnya bisa menjadi solusi untuk mencegah terjadinya kecurangan.

"Dengan teknologi digital hari ini, data Pemilu dari 88.000 TPS bisa langsung dikirim dan ditabulasi oleh Komputer KPU secara online, aman dan reliable. Tidak perlu lagi kardus-kardus dikirim ke kecamatan, kabupaten, ibu kota Propinsi karena di titik-titik itulah terjadi kecurangan-kecurangan, ganti data," ucap dia.

Adapun Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya sempat meminta agar anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 yang diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun untuk dihitung ulang.

Ia pun mengatakan, dengan dihitung ulang, persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 bisa dilaksanakan secara bertahap.

Anggaran sebesar Rp 110,4 triliun tersebut terdiri atas Rp 76,6 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp 33,8 triliun untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 110,4 triliun, untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun," ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi pada Senin (11/4/2022).

"Saya minta untuk dihitung lagi lebih detail, baik APBN maupun APBD, agar dapat dipersiapkan secara bertahap," lanjut kepala negara.