Wacana Koalisi Golkar-Demokrat, Figur Capres, dan Pertaruhan Elektabilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelaran Pilpres 2024 kurang dari 2 tahun lagi. Partai-partai politik mulai sibuk menyiapkan logistik.

Simpul-simpul koalisi pun mulai dijajaki, menimbang peluang kemenangan dari satu sosok ke sosok lain.

Salah satu wacana yang belakangan mengemuka yakni koalisi Partai Golkar dan Demokrat.

Jika berkoalisi, keduanya dinilai punya peluang besar di pilpres. Namun demikian, wacana tersebut dianggap bakal menemui persoalan ihwal figur calon presiden (capres) yang diusung.

Buka peluang

Wacana koalisi Golkar-Demokrat berawal dari pertemuan kedua ketua umum partai. Pada Sabtu (7/5/2022), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra 3, Jakarta Selatan.

Usai pertemuan itu, Airlangga terang-terangan mengatakan bahwa selalu ada peluang partainya berkoalisi dengan Demokrat.

“Kalau peluang (koalisi) selalu ada, kan berpengalaman juga Partai Golkar mendukung ayahnya beliau (Susilo Bambang Yudhoyono/SBY). Jadi sudah ada track record, jadi kerja sama baik,” tutur Airlangga kepada wartawan.

Airlangga mengungkapkan, komunikasinya dengan AHY selama ini berlangsung baik.

“Komunikasi kami sangat lancar, kami WA-WA-an (komunikasi lewat WhatsApp) saja terjawab, sudah jadi, tidak ada hambatan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 menit itu, Airlangga dan AHY membahas soal partai yang dipimpin masing-masing.

“Kami berbicara keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga besarnya adalah keluarga besar Partai Golkar dan keluarga besar Partai Demokrat,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, AHY mengungkapkan, kunjungannya itu dalam rangka silaturahmi. Dia mengatakan, hubungannya dengan Airlangga berjalan baik.

"Kami ingin terus membangun silaturahmi, tentu bukan hanya di situasi Lebaran, tapi setiap saat komunikasi kami berjalan dengan baik," kata dia.

Menurut AHY, penting untuk menjaga silaturahmi dengan tokoh-tokoh politik. Tak melulu membahas urusan politik, silaturahmi dengan para tokoh politik juga bisa diisi dengan topik keseharian.

"Insya Allah, kalau para tokoh politik juga selalu bersilaturahmi tidak selalu urusan politik tentunya ya, tapi urusan-urusan yang humanis, kekeluargaan seperti ini, juga akan membangun semangat yang baik ke depan," sebut dia.

Sebelum ini, AHY sempat menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. AHY mengunjungi Paloh di Kantor DPP Nasdem di Jakarta Pusat, 29 Maret 2022.

Lagi-lagi, AHY menyebut bahwa pertemuan itu dalam rangka silaturahmi. Namun, putra sulung SBY itu sempat mengakui bahwa peluang partainya berkoalisi dengan Nasdem cukup besar.

Problem elektabilitas

Merespons ini, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam, menilai, peluang koalisi Golkar dan Demokrat di Pilpres 2024 terbuka lebar.

Apalagi, keduanya merupakan partai nasionalis-tengah yang cenderung tidak terjebak di antara dua arus mainstream kiri (PDI-P) dan mainstream kanan (PKS dan Gerindra) sebagaimana tercermin dalam Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019.

Umam berpandangan, kekuatan Golkar dan Demokrat bisa menguatkan poros koalisi nasionalis-tengah yang berkarakter moderat.

"Agar rakyat di akar rumput tidak lagi terpolarisasi dan dibentur-benturkan oleh praktik eksploitasi politik identitas yang begitu marak di ajang kontestasi politik nasional akhir-akhir ini," katanya kepada Kompas.com, Senin (9/5/2022).

Namun demikian, koalisi Golkar-Demokrat dinilai akan menemui persoalan terkait capres yang diusung. Menurut Umam, Golkar sebaiknya tidak mengunci nama Airlangga sebagai capres yang hendak mereka usung.

Ini mengingat popularitas dan elektabilitas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu yang masih rendah. Dalam survei sejumlah lembaga, elektabilitas Airlangga berkisar di angka 1 persen.

Jika Golkar-Demokrat nekat mengusung Airlangga sebagai capres, Umam memprediksi, parpol-parpol medioker seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) enggan bergabung dengan koalisi.

Oleh karenanya, Golkar perlu membuka peluang untuk mengusung nama-nama capres di luar Airlangga. Sosok yang patut dipertimbangkan misalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan tentunya AHY sendiri.

"Airlangga bisa memainkan peran sebagai king maker dalam proses pembentukan koalisi, dengan tetap membuka peluang dirinya sebagai capres sekaligus membuka peluang tokoh-tokoh muda yang lain seperti Anies, Ganjar, atau bahkan AHY," kata Umam.

Jika upaya mengusung Ganjar tak memungkinkan karena berpotensi menciptakan resistensi politik dari PDI Perjuangan, menurut Umam, pasangan Anies-AHY bisa menjadi alternatif.

Sebab, merujuk survei berbagai lembaga, kedua sosok tersebut memiliki bekal elektabilitas cukup sebagai capres dan cawapres.

Jika basis koalisi Golkar-Demokrat menguat, lanjut Umam, tidak menutup kemungkinan Nasdem, PAN, PPP, bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut dalam gerbong.

"Maka Golkar bisa ikut menjadi jangkar sekaligus motor utama pengusung skema capres-cawapres potensial ke depannya, agar memastikan Golkar tetap berada di pihak yang memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan pertarungan," kata Airlangga.

"Golkar perlu membuka berbagai skema kemungkinan dan tidak langsung mengunci nama Airlangga sebagai capres sebagai harga mati," tutur dia.

AHY ungguli Airlangga

Dalam survei berbagai lembaga, elektabilitas Airlangga masih tergolong minim. Angkanya berkisar di 1 persen, bahkan kurang.

Elektabilitas Airlangga biasanya bersaing dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang dirilis Selasa (26/4/2022) misalnya, elektabilitas Airlangga hanya 0,5 persen, persis seperti Muhaimin Iskandar.

Airlangga kalah dari Menteri Sosial Tri Rismaharini yang elektabilitasnya 1,3 persen, lalu Puan Maharani dengan elektabilitas 1,1 persen, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan elektabilitas 0,7 persen.

Dalam berbagai survei, elektabilitas AHY berada di papan tengah, mengalahkan Airlangga. Angkanya berkisar 3-5 persen.

Di survei Indikator yang sama, elektabilitas AHY mencapai 3,2 persen. Angka ini tak jauh dari elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 3,5 persen dan elektabilitas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno sebesar 2,4 persen.

Namun demikian, menurut berbagai survei, elektabilitas AHY masih kalah jauh dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Masih merujuk pada survei Indikator yang sama, elektabilitas Ganjar mencapai 26,7 persen. Diikuti Prabowo dengan elektabilitas 23,9 persen, dan Anies dengan 19,4 persen.