Salin Artikel

Indikator: Kepuasan Publik ke Ma'ruf Amin Tak Sampai 50 Persen karena Kinerjanya Tidak Tampak

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin menurun. Angkanya berada di bawah 50 persen. 

Ini menjadi temuan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Selasa (26/4/2022).

"Pak Kiai Ma'ruf itu total hanya 45,2 persen yang sangat puas dan puas, di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Selasa.

Pada survei terbaru Indikator, sebanyak 42,8 persen responden mengaku cukup puas terhadap kinerja Ma'ruf. Responden yang mengaku sangat puas sebesar 2,4 persen.

Lalu, yang kurang puas terhadap kinerja Ma'ruf mencapai 36,0 persen, dan yang tidak puas sama sekali sebanyak 9,4 persen.

Pada survei Indikator yang dirilis Februari 2022, sebanyak 52,9 responden cukup puas terhadap kinerja Ma'ruf dan 4,7 persen sangat puas.

Sementara, pada survei Desember 2021, yang merasa cukup puas pada kinerja Ma'ruf sebesar 48,6 persen, dan 5,1 persen sangat puas.

"Gap antara kepuasan Pak Jokowi sebagai presiden dengan Pak Kiai Maruf sebagai wapres itu lebar," ucap Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, lebarnya gap antara angka kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dengan Ma'ruf tidak sekali ini saja terjadi. Pola ini menjadi temuan berulang survei.

Umumnya, angka kepuasan publik terhadap Jokowi dan Ma'ruf terpaut 15-20 persen. Umpama kepuasan publik pada Jokowi mencapai 70 persen, Ma'ruf hanya 54 persen.

Kondisi demikian, kata Burhanuddin, tak terjadi di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Tak seperti Jokowi, Burhanuddin menyebut bahwa menurunnya angka kepuasan publik terhadap Ma'ruf bukan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara.

Hal itu lebih karena kinerja Ma'ruf yang tidak begitu nampak. Oleh karenanya, publik menilai wakil presiden tidak bekerja banyak.

"Saya kira mungkin Pak Kiai Ma'ruf juga melakukan banyak hal, tapi publik tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Kiai Maruf sebagai wapres. Itu yang menjelaskan kenapa ada gap antara presiden dengan wapres," terangnya.

Burhanuddin menambahkan, publik umumnya sudah mengenal Ma'ruf amin sebagai wakil presiden.

Namun, dikenal saja tidak cukup. Masyarakat punya harapan supaya Ma'ruf lebih sering memperlihatkan kinerjanya, tidak hanya di belakang layar saja.

"Mungkin sejauh ini publik masih melihat Pak Kiai Ma'ruf belum terlalu kelihatan kiprahnya di publik. Belum kelihatan bukan berarti tidak bekerja lho ya," kata dia.

Adapun survei ini digelar pada 14-19 April 2022. Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden yang diwawancara secara tatap muka langsung.

Sementara, margin of error survei kurang lebih sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/27/09185411/indikator-kepuasan-publik-ke-maruf-amin-tak-sampai-50-persen-karena

Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke