Salin Artikel

KY Minta Calon Hakim Agung Abaikan Tawaran Bantuan Saat Seleksi

Juru Bicara KY Miko Ginting mengatakan tawaran itu tidak bisa dipertanggung jawabkan.

“Mohon mengabaikan semua permintaan atau informasi yang mengatasnamakan Komisi Yudisial, yang menjanjikan mempermudah atau mengamankan kelulusan,” ucap Miko dalam konferensi pers virtual, Jumat (22/4/2022).

Ia menyebut proses seleksi dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Maka Miko pun menyarankan agar berbagai pihak turut mengawasi proses tersebut.

“Kami minta semua calon apabila mendapatkan informasi demikian dapat melaporkan kepada kami,” tutur dia.

Miko menegaskan hasil seleksi yang dapat dipercaya hanya dari surat keputusan KY yang selalu diunggah pada website www.komisiyudisial.go.id.

“Surat keputusan yang dapat diacu hanya dari situ,” imbuhnya.

Diberitakan, sebanyak 16 CHA dan 5 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor lolos dari seleksi tahap ketiga. Seleksi itu terkait bidang kesehatan dan kepribadian.

Selanjutnya para kandidat akan melaksanakan proses wawancara mulai 25 hingga 28 April 2022.

Adapun seleksi ini hanya akan mencari 8 CHA dan 3 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor untuk disetorkan pada DPR. Setelah disetujui oleh DPR, para kandidat akan dilantik Ketua MA.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/22/15455381/ky-minta-calon-hakim-agung-abaikan-tawaran-bantuan-saat-seleksi

Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke