Salin Artikel

Pengamat BRIN Nilai Pergantian Kekuasaan Justru Dapat Jadi Jawaban atas Persoalan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penundaan pemilu dinilai bukan menjadi solusi atas persoalan ekonomi dan investasi di Tanah Air.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor memaparkan beberapa masalah investasi di Indonesia berdasarkan hasil riset World Economic Forum.

“Yang paling tinggi adalah korupsi. Kedua, masalah birokrasi, perizinan. Tiga, masalah pembayaran. Empat, masalah terkait regulasi,” papar Firman dalam program YouTube Gaspol! Kompas.com, Selasa (12/4/2022).

Maka, lanjut Firman, menunda pemilu bukan jawaban untuk menyelesaikan problem ekonomi dan investasi.

“Jadi sebetulnya, itu (ekonomi dan investasi) tidak terkait erat dengan masalah politik, apalagi pemilu. Ini intinya salah alamat, Problemnya apa, jawabannya apa,” tutur dia.

Firman berpandangan, pergantian kekuasaan justru dapat menjadi jawaban atas masalah-masalah itu.

“Sehingga jangan-jangan pemilu itu sebetulnya jawaban tidak langsung atas problematika yang selama ini tak kunjung selesai,” imbuh dia.

Diketahui wacana penundaan pemilu sempat disampaikan oleh beberapa pihak termasuk dari lingkar terdekat Presiden Joko Widodo.

Wacana itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, serta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Bahlil menyatakan penundaan pemilu baik untuk kepastian investasi, sedangkan Airlangga mengatakan mendapat masukan dari masyarakat untuk memperpanjang jabatan Jokowi, sementara Luhut menuturkan penundaan pemilu perlu dipikirkan karena banyak pihak ingin fokus menangani ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Sementara itu Jokowi telah meminta para menterinya untuk tak membicarakan persoalan penundaan pemilu lagi.

Ia ingin para menteri fokus pada pekerjaan rumahnya masing-masing.

Jokowi pun telah mengumumkan bahwa Pemilu 2024 tetap berjalan pada 14 Februari 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/16445781/pengamat-brin-nilai-pergantian-kekuasaan-justru-dapat-jadi-jawaban-atas

Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke