Anggaran Pemilu 2024 Rp 110,4 Triliun, PDI-P: Tentu Perlu Dihitung Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI-P Djarot Saiful Hidayat berpendapat, perkiraan anggaran pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 sebesar Rp 110,4 triliun perlu dihitung ulang.

Menurut dia, perhitungan anggaran itu perlu dilakukan secara cermat karena ada dua pemilihan dalam satu tahun yang sama.

"Tentunya perlu dihitung ulang karena pemilu 2024 itu kan dua kali pemilu, satu pemilu legislatif dan presiden, kemudian November pemilu kepala daerah seluruh Indonesia, makanya harus dihitung dengan cermat," ujar Djarot ditemui di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/4/2022).

Selain soal anggaran, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyoroti pentingnya persiapan Pemilu 2024. Salah satunya yakni terkait tahapan pelaksanaan pemilihan yang berdekatan antara pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

Namun, Djarot meyakini bahwa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan cermat dan mampu menyelenggarakan Pemilu 2024 secara baik.

"Kesiapan penyelenggaranya dan sistemnya itu harus betul-betul lebih mantap, kenapa? Karena jarak antara pemilu dan pilkada itu tidak jauh. Ini betul-betul harus waspada, harus cermat, harus dihitung cermat," kata Anggota Komisi IV DPR RI itu.

"Saya sampaikan selamat bekerja kepada Komisioner KPU dan Bawaslu yang sudah dilantik pada hari ini dan langsung saja tancap gas ya, gaspol, kerja keras untuk menyiapkan berbagai macam perangkatnya dan saya yakin teman-teman di KPU dan Bawaslu akan mampu," tutur Djarot.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun.

Presiden meminta agar biaya tersebut dihitung ulang agar persiapannya dapat dilakukan secara bertahap.

"Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 110,4 triliun, untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun," ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi pada Senin (11/4/2022).

"Saya minta untuk dihitung lagi lebih detail, baik APBN maupun APBD, agar dapat dipersiapkan secara bertahap," lanjut Kepala Negara.