Soal Rusia, RI Ingatkan PBB Hati-Hati Cabut Hak Negara Anggota

Seruan itu disampaikan Wakil Tetap RI untuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Arrmanatha Christiawan Nasir dalam sidang darurat majelis umum PBB, Kamis (7/4/2022).

Sidang itu membahas penangguhan keanggotaan Rusia pada Dewan HAM PBB.

“Majelis umum PBB perlu bersikap hati-hati dan tidak mencabut hak sah anggotanya sebelum mempunyai seluruh fakta yang ada,” tutur Arrmanatha dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Sabtu (9/4/2022).

Dalam voting penangguhan keanggotaan Rusua itu, Indonesia memilih sikap abstain bersama 57 negara lain.

Beberapa alasan disampaikan Arrmanatha, salah satunya adalah memberi ruang lebih dulu untuk Independent International Commision of Inquiry bekerja mengumpulkan berbagai fakta terkait konflik Rusia dan Ukraina.

“Perlu diberi kesempatan untuk bekerja secara obyektif dan transparan serta melaporkan hasil temuannya,” sebutnya.

Sebelum semua fakta terkumpul, lanjut Atmanatha, PBB lebih baik tidak bersikap gegabah.

“Majelis umum PBB tidak boleh menciptakan preseden negatif yang dapat menjatuhkan kredibilitasnya sebagai badan yang terhormat,” ucap dia.

Di sisi lain, Indonesia menyampaikan sikapnya dengan tegas dalam menanggapi perkara ini.

Pertama, siapapun yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM di Ukraina mesti diadili.

Kedua, meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk mencapai kesepakatan damai.

“Ini adalah cara satu-satunya yang dapat menghentikan penderitaan dan bertambahnya korban jiwa di Ukraina. Sekaligus untuk mencegah semakin parahnya dampak perang ini dalam skala yang lebih luas,” imbuh Arrmanatha.

Diketahui konflik Rusia-Ukraina tak hanya berdampak pada kedua negara. Lebih jauh, konflik pun meluas antara Rusia dengan negara-negara yang tergabung dalam NATO.

Situasi itu menyebabkan kelangkaan sejumlah pasokan sumber daya ke berbagai negara yang memicu ketidakstabilan ekonomi dunia.

Pasalnya Rusia merupakan salah satu negara pemasok bahan bakar minyak terbesar, pun juga menjadi pemasok 30 persen kebutuhan gandum dunia.