Salin Artikel

Kemenlu Enggan Komentari Pernyataan Menkeu AS yang Ancam Tak Ikut Agenda G20

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) enggan memberikan komentar terkait pernyataan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen yang mengancam tak akan mengikuti agenda G20 di Indonesia bila terdapat perwakilan dari Rusia.

Pernyataan Yellen tersebut diungkapkan saat ia menghadiri sidang Komite Jasa Keuangan DPR AS pada Rabu (6/4/2022) waktu setempat.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengungkapkan, pihaknya mencermati pernyataan Menkeu AS tersebut, namun tak ingin berkomentar lebih jauh.

"Kita memiliki kebijakan untuk tidak mengomentari statement yang disampaikan tersebut. Tidak semua pernyataan perlu direspon," ujar dia dalam press briefing yang dilakukan secara virtual, Kamis (7/4/2022).

Namun demikian, pihaknya menegaskan, pada pertemuan tingkat menteri keuangan dan bank sentral anggota G20 yang rencananya akan dilakukan di Washington pada 20-21 April mendatang, pihak Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai persiapan.

Pertemuan pada 20-21 April di Washington tersebut dilakukan di sela-sela penyelenggaraan IMF-World Bank Spring Meetings.

"Dari sisi persiapan Kemenkeu terus mempersiapkan untuk bisa berhasil dalam penyelenggaraan acara," ujar Faizasyah.

Diberitakan sebelumnya, Menkeu AS Janet Yellen menegaskan pernyataan Presiden AS Joe Biden yang sebelumnya sempat mengatakan ingin Rusia keluar dari forum G20.

"Presiden Biden menjelaskan, dan saya tentu setuju dengannya, bahwa itu tidak bisa menjadi bisnis seperti biasa bagi Rusia di lembaga keuangan mana pun,” kata Yellen.

“Dia meminta agar Rusia dikeluarkan dari G20, dan saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di Indonesia bahwa kami tidak akan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan jika Rusia ada di sana,” kata Yellen.

Adapun Faizasyah mengatakan, terkait dengan penyelenggaraan KTT G20 yang rencananya diselenggarakan di Bali pada November mendatang, seluruh undangan telah dikirimkan kepada anggota G20 sejak 22 Februari 2022 lalu.

Pihaknya pun mengatakan, Indonesia tetap berharap seluruh anggota G20 bisa hadir dalam setiap pertemuan yang diadakan dalam rangkaian G20, baik itu pada pertemuan financial track maupun sherpa track.

"Indonesia menjalankan presidensi dengan tetap mengharapkan kehadiran seluruh anggota G20 dalam berbagai pertemuan, baik financial track dan sherpa track," ucap Faizasyah.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/16011961/kemenlu-enggan-komentari-pernyataan-menkeu-as-yang-ancam-tak-ikut-agenda-g20

Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke