Salin Artikel

Arief Rosyid Belum Minta Maaf ke JK Setelah Ketahuan Palsukan Tanda Tangan

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DMI Imam Addaruquthni saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/4/2022).

Imam pun mengungkapkan, Arief sempat bertemu dengan JK dua kali selama dua malam berturut-turut sebelum Surat Keputusan (SK) pemberhentian dirinya dari anggota dan pengurus DMI keluar.

"Nah, jadi setelah itu dimarahi, Arief juga kemudian diulangi lagi, tidak sempat meminta maaf karena memang berat menghadapi Pak JK," ujar Imam.

Imam mengungkapkan, pertemuan kedua antara Pak JK dan Arief Rosyid diinisiasi oleh dirinya.

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan keputusan mengenai status keanggotaan Arief Rosyid kepada JK.

"Ini yang bisa memahami ini hanya Pak JK waktu itu. Karena apa? saya ingin ajak itu karena niat saya ingin mengembalikan pada putusan Pak JK," ujar Imam.

Pada pertemuan tersebut, menurut Imam Arief sempat mengungkapkan alasannya memalsu tanda tangan JK, yakni untuk mengambil jalan pintas.

Menurut Imam, Arief Rosyid ingin agar proses perizinan lebih cepat, dan khawatir tak sempat mengirimkan undangan tersebut kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bila harus menghadap JK terlebih dahulu.

"Mau menghadap ke Pak JK waktunya khawatir kelewat atau gimana, yang jelas ingin membuat cara yang pintas. Itu sesuatu yang tidak dibenarkan," ujar Imam.

Arief Rosyid memalsukan tanda tangan Ketum dan Sekjen DMI dalam sebuah surat terkait agenda Undangan Kickoff Festival Ramadhan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Surat bernomor 060.III/SUP/PP-DMI/A/III/2022, berisi undangan kepada wapres untuk menghadiri Festival Ramadhan serentak di seluruh Indonesia. Kegiatannya, berupa pameran UMKM, kuliner halal, buka puasa bersama, dan berbagai kegiatan selama sebulan penuh Ramadhan.

Namun demikian, Imam pun mengungkapkan, program acara tersebut sebenarnya tak diselenggarakan DMI.

"Sebenarnya itu bukan program DMI, itu program lembaga lain yang bersangkutan ada di situ," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/04/14462751/arief-rosyid-belum-minta-maaf-ke-jk-setelah-ketahuan-palsukan-tanda-tangan

Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke