Bantahan soal Campur Tangan Luhut dan Penjelasan Tito Terkait Dukungan Jokowi 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pejabat pemerintah mengeklaim tidak campur tangan terkait sikap Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang mendukung Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode.

Dukungan itu mengemuka dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Selain Presiden Jokowi, acara tersebut dihadiri pula oleh sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Bahkan, diketahui Luhut berada dalam struktur organisasi Apdesi dan menjabat sebagai ketua dewan pembina.

Namun, Juru Bicara Luhut membantah bahwa usul memperpanjang masa jabatan presiden yang disampaikan oleh para kepala desa merupakan perintah Luhut.

"Enggak ada upaya-upaya atau peran Pak Luhut. Ini semua spontanitas warga aja," kata Jodi Mahardi, kepada Kompas.com, Jumat (1/4/2022).

Jodi mengeklaim, Luhut sempat melarang para kepala desa mendeklarasikan dukungan presiden tiga periode.

Menurut dia, keinginan para kepala desa untuk menyerukan dukungan itu sulit dibendung. "Kan susah kalau puluhan ribu orang kumpul, kalau ada beberapa yang menyerukan itu," ujarnya.

Spontanitas

Mendagri Tito Karnavian menganggap dukungan Jokowi tiga periode yang disampaikan oleh para kepala desa merupakan spontanitas.

Mantan Kapolri itu menjelaskan, dukungan itu sebenarnya tidak dibahas dalam acara resmi Silaturahmi Nasional Apdesi.

Ia menuturkan, dalam acara tersebut Apdesi menyampaikan empat aspirasi, yakni soal kenaikan gaji kepala desa, kenaikan APBDes, perubahan peraturan presiden terkait dana pandemi Covid-19, serta penggunaan cap berlambang Garuda.

Menurut dia, dukungan agar Jokowi menjabat tiga periode muncul saat Jokowi hendak meninggalkan lokasi acara.

"Nah pada saat beliau (Jokowi) keluar mau menuju kendaraan ada beberapa yang, biasalah, ramai ingin foto segala macam, sambil jalan (Jokowi) melayanilah, foto dan lain-lain, lalu ada yang teriak ‘Pak Jokowi tiga periode,’ Pak Jokowi hanya senyum saja,” ujar Tito, Jumat.

“Cuma kemudian di media malah itu yang diangkat, padahal itu bukan di acara resmi, itu kan teriakan spontan,” kata Tito.

Tito pun menilai tak ada yang salah dari dukungan para kepala desa agar Jokowi menjabat tiga periode karena menurutnya hal itu bagian demokrasi.

“Negara demokrasi orang mau menyuarakan apa saja, namanya aspirasi. Mungkin mereka merasa happy karena di zaman Jokowi, disampaikan ketuanya, mereka merasa (programnya) real,” kata dia.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini meminta agar isu perpanjangan masa jabatan presiden sebaiknya tidak dikaitkan dengan keinginan Jokowi.

"Masalah isu perpanjangan, jangan semuanya dikaitkan dengan maunya presiden. Kita punya sistem dan ketatanegaraan yang berjalan," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Faldo berpendapat, opini yang beredar di tengah publik hendaknya dibiarkan sebagai dinamika dalam demokrasi.

"Sikapnya sejalan atau tidak dengan pemerintah, itu urusan lain. Tugas negara melindungi hak berpendapat setiap warga negara," ucap Faldo.

Publik Menolak tiga periode

Meski gerakan untuk mewujudkan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode terus muncul, namun mayoritas publik menolak wacana tersebut.

Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 13-20 Maret 2022 menunjukkan, 73 persen responden ingin ketentuan masa jabatan presiden selama maksimal dua periode dipertahankan.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyebutkan, hanya 15 persen responden yang menilai ketentuan tersebut harus diubah, sedangkan 11 persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Ia menjelaskan, dari 15 persen responden yang ingin ketentuan diubah, hanya sebagian kecil yang mengusulkan agar presiden dapat menjabat selama tiga periode atau lebih.

Menurut Deni, hasil survei itu menunjukkan bahwa ide memperpanjang masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode bukanlah gagasan yang umum di masyarakat.

"Hanya lima persen, mayoritas publik inginnya presiden itu ya tetap dua periode seperti sekarang masing-masing lima tahun," ujar Deni.

Deni mengatakan, mayoritas pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 juga menolak wacana menambah masa jabatan presiden dan menunda Pemilu 2024.

"Kalau gagasan ini populer, pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin inginnya pemilu diundur saja supaya Pak Jokowi masih tetap menjabat, tetapi ternyata tidak," kata Deni.