Wakil Kepala Otorita IKN: Kami Ingin Buat Keajaiban Tanpa Langgar Aturan

Usai bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia berharap proyek yang ia pimpin bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susanto bisa berhasil tanpa melanggar aturan.

"Proyek ini proyek yang sangat besar waktunya tidak banyak. Jadi, bagaimana kami bisa menunjukkan keberhasilan membuat suatu keajaiban tanpa melanggar aturan," ujar Dhony, Senin (21/3/2022), dikutip dari Antara.

Senada, Bambang Susantono juga ingin memastikan agar tata kelola dan pembangunan IKN di Kalimantan Timur bebas dari korupsi.

Hal itu untuk memberikan kepercayaan kepada para investor untuk berinvestasi dalam proyek IKN tersebut.

"Kami sendiri meyakini bahwa tata kelola yang baik yang bebas korupsi akan menjadi modal untuk juga nanti memberikan kepercayaan kepada dunia internasional dan juga para investor swasta karena sebagian dari pembiayaan ini akan menggunakan skema investasi dan skema swasta," ucap Bambang.

Diberitakan sebelumnya, KPK menerima audiensi pimpinan Otorita IKN untuk berdiskusi terkait pendampingan dalam perencanaan dan pembangunan IKN di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Bambang hadir bersama Dhony Rahajoe serta Tenaga Ahli Tim Transisi Achmad Jaka Santos Adiwijaya diterima langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan beserta jajaran.

"Utamanya, ingin memastikan agar tata kelola nanti di otorita IKN dapat berlangsung bebas korupsi dapat berlangsung dengan baik," kata Bambang usai pertemuan di Gedung KPK.

Selain itu, ia juga menyambut positif dibentuknya satuan tugas (satgas) IKN oleh KPK untuk mengawal proses pembangunan IKN.

"Kami sangat senang tadi karena ternyata di KPK sudah ada satgas IKN tersendiri untuk kami akan segera melakukan kerja sama dengan satgas IKN yang ada di KPK," kata Bambang.

Kerja sama itu, lanjut dia, juga untuk memastikan agar pembangunan IKN bebas korupsi mulai dari tahap persiapan, tahap pembangunan, tahap pemindahan, dan tahap penyelenggaraan pemerintahan.

"Empat tahap ini kami akan asistensi secara berkala kepada KPK sehingga memastikan sekali lagi bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar bebas korupsi," tuturnya.