Bareskrim Koordinasi ke PPATK soal Temuan Pemilik Binomo di Karibia Diduga Terima Dana 7,9 Juta Euro

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal pemilik Binomo yang diduga ada di negara Karibia.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko menjelaskan tersebut sedang dikoordinasikan.

"Masih kita koordinasi dengan PPATK. Masih pendalaman dan pengembangan terhadap data-data PPATK terkait IK," kata Gatot saat dikonfirmasi, Jumat (18/3/2022).

Secara terpisah, Direktur Tipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan juga menegaskan pihaknya masih mendalami temuan itu.

"Masih didalami," ujar Whisnu.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari FIU di luar negeri, ditemukan adanya aliran dana dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.

"Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020 – Desember 2021 sebesar 7,9 juta euro (setara dengan Rp 125 miliar, kurs 1 euro sama dengan Rp 15.000 -an)," ujar Ivan dalam keterangan persnya, Jumat (18/3/2022).

Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.

Di samping itu, berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, dtemukan juga aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp 19,4 miliar, pemilik showroom mobil/developer sebesar Rp 13,2 miliar.

"Dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan/atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur (balita)," ujar dia.

Ivan mengungkapkan, PPATK telah kembali menghentikan sementara 29 rekening dengan nilai Rp 7,2 miliar sehingga saat ini total ada 150 rekening dengan total nilai Rp 361,2 miliar yang dibekukan sementara.

PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terkait transaksi mencurigakan dalam nominal besar yang terkait dengan investasi yang diduga ilegal.