Tiga Isu Prioritas yang Diangkat Kemenkominfo pada DEWG G20

KOMPAS.com – Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mengangkat tiga isu prioritas dalam Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi Grouf of Twnety (G20) 2022.

G20 adalah sebuah forum kerja sama yang berisikan 19 negara utama dan Uni Eropa.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan, isu prioritas pertama dalam DEWG, yaitu connectivity and post Covid-19 recovery atau konektivitas dan pemulihan pascapandemi Covid-19.

Menurutnya, isu tersebut akan membahas secara signifikan terkait konektivitas digital guna mendukung pengembangan ekonomi pemulihan pascapandemi Covid-19.

“Sebagai Ketua DEWG, terdapat beberapa harapan konkret Kemenkominfo, salah satunya elevasi G20 Innovation League menjadi G20 Digital Innovation Network,” jelas Johnny seperti yang dimuat dalam laman Kominfo.go.id, Selasa (15/3/2022).

Pernyataan tersebut Johnny sampaikan dalam sesi diskusi kick off meeting DEWG G20 2022 di Grand Hyatt Jakarta Pusat, Selasa.

Johnny melanjutkan, evaluasi berperan sebagai wadah yang membangun dan memfasilitasi kerja sama antara pemerintah dengan pelaku usaha. Inovasi ini seperti digital swasta, startup, venture capital atau kegiatan korporasi lain dengan lingkup global.

Untuk isu prioritas kedua, ia menjelaskan, berkaitan dengan digital skills and digital literacy atau keterampilan digital dan literasi digital.

Johnny mengaku, pihaknya telah mendorong pengembangan kegiatan kecakapan digital dan literasi digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital dalam skala global.

“Kami sama-sama tahu information and communication technologies (ICT) infrastruktur hulu itu enabler dan harus bisa dimanfaatkan di ruang digital. Bapak Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menyebutnya hilirisasi atau pemanfaatan di sektor hilir di semua bidang termasuk ekonomi digital,” ucapnya.

Adapun prioritas isu tersebut salah satunya dalam bentuk G20 toolkit for measuring digital skills and digital literacy yang nantinya akan membahas alat untuk mengukur tingkat kecakapan dan literasi digital di negara anggota G20.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan, isu prioritas ketiga dalam DEWG, yaitu cross border data flow and data free flow with trust atau aliran data lintas batas dan aliran data bebas dengan kepercayaan. Salah satu isu ini akan membahas dari sisi hulu mengenai konsumsi listrik.

“Konsumsi power atau daya untuk data per kapita di Indonesia saat ini masih 1 Watt per kapita. Kami bandingkan dengan konsumsi daya Singapura 100 Watt per kapita, Jepang hampir sama dengan Indonesia, yaitu 10 Watt per kapita,” jelasnya.

Dari perbandingan itu, imbuh Johnny, bisa disimpulkan bahwa 1 Watt per kapita konsumsi data di Indonesia setara dengan 270 sampai 300 mega Watt (MW). Apabila standar konsumsi daya sama dengan Jepang, setidaknya Indonesia membutuhkan 9 sampai 10 kali lipat investasi listrik.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, ia menyatakan, hal itu akan menjadi peluang investasi besar di sisi hulu infrastruktur. Belum lagi pemanfaatan hilir yaitu data sebagai kekuatan ekonomi nasional.

“DEWG G20 akan menjadi pengalaman dan kesepakatan pengetahuan yang kami sharing dengan negara-negara anggota G20 lainnya tentang bagaimana mengatur transformasi digital di dunia. Tak hanya G20, ini juga untuk keseluruhan masyarakat dunia sehingga lebih inklusif termasuk di Afrika Utara,” ujar Johnny.

Jadi jembatan diskusi

Pada kesempatan tersebut, Johnny mengungkapkan, Presidensi G20 Indonesia 2022 akan menjadi momentum bagi negara anggota untuk membahas transformasi digital di dunia yang lebih inklusif.

Apalagi, sebut Johnny, Pemerintah RI akan menjadi jembatan diskusi dan berbagi pengalaman antarnegara anggota G20 dalam DEWG.

“Melalui DEWG G20, Indonesia dapat menjadi jembatan bagi negara-negara emerging nation atau negara berkembang untuk saling berbagi pengalaman, membagikan lesson learned yang telah dilakukan di negara masing-masing,” ujarnya.

Dengan diskusi dan pengalaman, lanjut Johnny, maka akan muncul suatu pemahaman bersama sebagai standar yang akan menjadi model atau potensi standar untuk digunakan secara bersama-sama pada tingkat global.

Menurutnya, forum DEWG Presidensi G20 2022 juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meninggalkan legacy atau harta peninggalan melalui kesepakatan-kesepakatan di meja perundingan G20 dari negara ini untuk dunia.

Sebagai informasi, selain Menkominfo, acara itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan.

Hadir pula secara daring Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto serta Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi.

Ada juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) International Telecommunication Union (ITU) Houlin Zhao dan Wakil Sekjen United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana.

Diikuti dengan kehadiran Sekjen United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Rebeca Grynspan, Chair dan Alternate Chair DEWG 2022, serta pejabat pimpinan madya Kemenkominfo.