DPR Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bilateral Indonesia dan Aljazair di Berbagai Bidang

KOMPAS.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fadli Zon menyampaikan, pihaknya telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Aljazair di berbagai bidang.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima courtesy call atau kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Aljazair untuk RI, Lahcene Kaid-Slimane di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Dalam kesempatan ini juga dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana.

“Beliau (Dubes Aljazair) menyampaikan harapan-harapannya untuk grup kerja sama bilateral Indonesia dengan Aljazair agar semakin ditingkatkan, karena banyak sekali hubungan sejarah antara Indonesia dengan Aljazair,” ujar Fadli usai menerima delegasi Aljazair, seperti yang dimuat dalam laman dpr.go.id, Kamis.

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif mendukung kemerdekaan Aljazair. Republik ini menjadi negara pertama yang mengakui eksistensi pemerintahan sementara Aljazair pada 27 Desember 1958.

Tak hanya itu, kata Fadli, Indonesia juga menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Aljazair pada 5 Juli 1962. Salah satu tokoh yang aktif dalam pergerakan di masa itu adalah Presiden RI pertama, yaitu Sukarno.

“Oleh karena itu, kerja sama yang telah dijalin sejak lama ini perlu terus dipererat, khususnya di sektor perdagangan dan investasi,” ucapnya.

Mengirimkan delegasi kecil ke Aljazair

Sebagai langkah lebih lanjut, Fadli mengatakan, pihaknya akan mengirimkan delegasi kecil ke Aljazair untuk menghadiri sidang komite Parliamentary Union of The Oic Member States (PUIC) yang rencananya diselenggarakan dalam waktu dekat.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga akan mengundang parlemen Aljazair menghadiri sidang umum Inter Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang akan dilaksanakan pada Minggu (20/3/2022) hingga Kamis (24/3/2022) di Nusa Dua, Bali.

Pada sidang umum itu, sebut Fadli, DPR akan menjadi tuan rumah pelaksanaan sidang dan pertemuan perkumpulan parlemen dunia dengan mengangkat tema "Getting to Zero Mobilizing Parliament to Act on Climate Change”.

“Ini adalah tema yang disepakati bersama dengan IPU. Jadi dari yang akan dibahas di setiap pertemuan merujuk pada tema besar dan akan dibagi dalam beberapa standing committee atau komite tetap," jelasnya.

Adapun tema besar yang dibahas, lanjut Fadli, misalnya tentang demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), sustainable development goals, peace and security atau tujuan pembangunan berkelanjutan perdamaian dan keamanan.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu juga mengatakan, nantinya akan ada forum-forum khusus untuk mengakomodir isu-isu aktual.

"Di samping itu, akan ada pertemuan-pertemuan kecil yang akan diisi oleh ketua-ketua parlemen untuk bicara tentang sikap mereka terhadap isu terkini," imbuh Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Fadli menambahkan, momentum IPU juga akan dimanfaatkan untuk mencari solusi, terkait isu-isu climate change atau perubahan iklim dan isu tentang kerusakan lingkungan, serta penggunaan energi yang bersih.

Sebagai aksi nyata, sebut dia, DPR akan berkomitmen menerapkan agenda yang berpihak pada alam atau green agenda selama empat hari pelaksanaan IPU.