Nama Soeharto Disebut 48 Kali, Ini Isi Naskah Akademik Keppres Serangan Umum 1 Maret

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang diteken Presiden Joko Widodo baru-baru ini menjadi sorotan.

Beleid tersebut mengatur penetapan Hari Penegakan Kedaulatan pada 1 Maret, merujuk pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Keppres itu ramai diperbincangkan lantaran tidak mencantumkan nama Presiden Soeharto. Padahal, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dikenal publik turut melibatkan sosok presiden kedua RI itu.

Poin c konsiderans keppres hanya menyebutkan, Serangan Umum 1 Maret 1949 digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Disebutkan pula dalam poin tersebut bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949 didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, serta segenap komponen bangsa Indonesia lainnya.

Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhulwm) Mahfud MD menyatakan, nama Soeharto tertuang dalam naskah akademik yang disusun untuk membuat keppres tersebut.

Ia mengatakan, hanya tokoh-tokoh yang berperan sebagai penggagas dan penggerak Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dimasukkan dalam bagian konsiderans Keppres Nomor 2 Tahun 2022.

"Ini adalah penentuan hari krusial dan hanya menyebut yang paling atas sebagai penggagas dan penggerak tanpa menghilangkan peran Soeharto sama sekali," kata Mahfud dalam keterangan video, Kamis (3/3/2022).

Lantas, seperti apa isi naskah akademik Keppres Nomor 2 Tahun 2022?

Sebut nama Soeharto

Dilihat dari laman Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Polpum Kemendagri), naskah akademik Serangan Umum 1 Maret 1949 memuat 138 halaman.

Dalam dokumen tersebut, nama Soeharto disebut sebanyak 48 kali. Namanya tertera di judul buku referensi naskah akademik hingga isi naskah.

Setidaknya ada 30 buku yang dipakai sebagai rujukan tinjauan historiografi naskah akademik Serangan Umum 1 Maret 1949.

Merujuk pada buku "Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX" karya Mohammad Roem dkk yang menjadi salah satu referensi, pencetus ide Serangan Umum 1 Maret adalah Sultan Hamengku Buwono IX.

Saat itu, kondisi Yogyakarta sangat tidak kondusif di bawah tekanan kekuasaan Belanda yang melancarkan agresi militer.

Oleh karenanya, Sultan sebagai pemimpin tertinggi saat itu harus mengambil langkah.

Setelah tercetus ide Serangan Umum 1 Maret, Sultan menghubungi Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk meminta persetujuan.

Barulah ia memanggil Soeharto yang kala itu berpangkat Letnan Kolonel untuk ditunjuk sebagai komandan gerilya.

Dalam pertemuan di kompleks Keraton pada 13 Februari 1949, Soeharto menyanggupi tugas tersebut.

Serangan umum pun dieksekusi pada 1 Maret 1949 pukul 6 pagi. Saat itu, Yogyakarta berhasil dikuasai para gerilyawan selama 6 jam.

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret pun didengar oleh dunia internasional. Banyak negara yang bersimpati pada Indonesia dalam kegiatan diplomatik di PBB.

Pada 28 Januari 1949 PBB pun memutuskan resolusi untuk menyelesaikan konflik anatra Indoensia-Belanda.

Saat itu dilakukan perundingan antara delegasi Indonesia yang diwakili oleh Mohammad Roem dan Belanda yang diwakili Herman van Royen. Perundingan itu lantas dikenal sebagai perjanjian Roem Royen.

"Hasilnya, pada 24 Juni 1949 Van Royen menyetujui penarikan mundur pasukan
Belanda dari Yogyakarta," bunyi kutipan naskah akademik.

Pada bagian penutup naskah akademik tertulis bahwa ditetapkannya Hari Penegakan Kedaulatan Negara penting untuk memperingati peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Penulisan kembali sejarah tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi krusial karena selama ini telah mengesampingkan peran para tokoh utama bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan tokoh-tokoh penting lainnya, baik sipil maupun militer.

"Makna pokok peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini adalah untuk mengingatkan dan menguatkan kembali komitmen bangsa untuk setia pada cita-cita dan kesepatakan nasional tentang Pancasila sebagai Idiologi negara dan bangsa, UUD 1945 sebagai landasan dasar konstitusi negara, Bhineka Tunggal Ika sebaga motto dan semangat kebangsaan, Merah Putih dan NKRI sebagai simbolsimbol persatuan dan kesatuan bangsa," demikian penutup naskah akademik.