Liberalisme di Indonesia

Kaum liberalis menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi, dan sistem pemerintahan yang transparan.

Demokrasi Liberal

Sebelumnya, Indonesia pernah menerapkan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer pada tahun 1949 - 1959. Periode ini tidak berjalan mulus karena benturan antarparlemen sendiri.

Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik. Pada Pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding. Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnnya.

Sehingga menyebabkan banyaknya pemberontakan daerah dan kondisi politik yang tidak stabil.

Liberalisme pada masa Orde Baru

Sampai saat ini, isu-isu liberalisme masih terus bergulir. Kontroversi pemberantasan simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965 - 1966 dianggap menjadi titik balik kembalinya liberalisme di Indonesia.

Akhir masa kepemimpinan Soekarno dinilai berjalan tidak efektif karena pengaruh paham liberalisme. Perdebatan masih bergulir hingga orde baru di bawah pimpinan Soeharto.

Kebijakan ekonomi Indonesia pasca 1965 sangat terbuka bagi masuknya investasi dan modal asing, semakin berjalannya waktu, paham pasar bebas semakin diterima di Indonesia. Pasar bebas atau free market tentu identik dengan liberalisme.

Di luar lingkup pemerintahan, peristiwa 1965 juga membuka jalan bagi perkembangan islam liberal di Indonesia. Paham islam liberal tumbuh dan berkembang di atas reruntuhan pemikiran komunisme di dalam negeri. Wacana islam liberal pertama kali dimunculkan di Indonesia oleh Nurcholis Madjid.

Paham Islam Liberal

Dengan menekankan prinsip kebebasan atau liberty, pemikir islam liberal mengkritik pemahaman umat islam yang dianggap ketinggalan zaman. Para pemikir islam liberal mengarahkan umat menuju jalan sekulerisasi atau memisahkan antara agama dan pemerintahan.

Paham islam politik sangat bertolak belakang dengan sekulerisme. Islam politik menganggap islam melingkupi agama sekaligus negara dan tidak bisa dipisahkan. Masa awal kekuasaan orde baru, ruang gerak aktivis islam dalam politik sangat dibatasi.

Sejak 1971 hingga kini, liberalisasi islam menampakkan hasilnya. Salah satu bukti keberhasilannya adalah melalui program pembaharuan pendidikan islam. Institut Agama Islam Negeri atau IAIN berkembang menjadi pusat studi islam yang memperkenalkan ilmu sosial dan humaniora barat.

Sarjana-sarjana lulusannya mengisi berbagai lowongan pekerjaan di pemerintahan dan swasta. IAIN masih menjadi dambaan banyak pelajar islam untuk melanjutkan studi hingga kini.

Liberalisme dalam Politik dan Budaya

Dalam aspek politik, liberalisme diwujudkan melalui demokrasi. Masyarakat diberikan kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat atau membentuk organisasi. Salah satunya kebebasan membentuk partai politik.

Setiap individu juga diberi hak suara dalam memilih aktor-aktor penggerak pemerintahan. Akan tetapi, berpijak pada Pancasila sila keempat, one man one vote tidak menjadi satu-satunya cara dalam mengambil keputusan. Musyawarah mufakat juga patut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam aspek budaya, dilihat dari cara berpakaian dan gaya hidup, liberalisme memberi banyak pengaruh ke dalamnya.

Akan tetapi, liberalisme menjadi tidak ideal di Indonesia. Mengingat budaya Indonesia yang memegang teguh nilai dan norma dalam masyarakat, kebebasan dan perilaku individu dibatasi oleh tatanan norma yang berlaku.

Sehingga, dapat dikatakan sejauh ini liberalisme di Indonesia bukanlah liberalisme yang utuh atau murni.

Referensi

• Husaini, Adian. 2009. Membendung Arus Liberalisme di Indonesia. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
• Dzulhadi, Qosim Nursheha. 2012. Membongkar Kedok Liberalisme di Indonesia. Jakarta: Cakrawala Publishing